Syarat Keadilan Restoratif: 6 Perkara Surabaya Resmi Disetop

Tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan lewat perdamaian. Ada syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum jaksa boleh menghentikan penuntutan melalui keadilan restoratif, dan syarat itulah yang kembali diuji ketika Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui penghentian penuntutan enam perkara pidana umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Keenam perkara dibahas dalam ekspose pada Selasa, 15 September 2026. Ekspose dipimpin Wakil Kepala Kejati Jatim Luhur Istighfar bersama Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar dan pejabat eselon IV Bidang Tindak Pidana Umum. Dari pihak Kejari Surabaya, Kepala Kejari Tri Anggoro Mukti dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Ida Bagus Putu Widnyana bergabung secara daring.

Tiga Syarat Utama Keadilan Restoratif

Penghentian penuntutan lewat mekanisme ini berpijak pada Pasal 79 sampai Pasal 88 KUHAP serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dari ketentuan tersebut, ada sejumlah syarat yang wajib terpenuhi, di antaranya tiga hal berikut.

Pertama, tersangka baru sekali itu melakukan tindak pidana. Kedua, ancaman hukumannya tidak melebihi lima tahun penjara atau berupa denda kategori ringan. Ketiga, korban dan tersangka sudah mencapai kesepakatan damai. Tanpa perdamaian, jalur keadilan restoratif tertutup meskipun dua syarat lainnya terpenuhi.

Menurut Luhur Istighfar, pendekatan ini dipakai agar penyelesaian perkara tidak semata mengejar hukuman, tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan pidana. Hasil yang diharapkan adalah keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak maupun masyarakat luas.

Alur persetujuannya pun berjenjang. Usulan datang dari kejaksaan negeri yang menangani perkara, lalu dipaparkan di hadapan pimpinan kejaksaan tinggi. Baru setelah syarat dinilai lengkap, persetujuan diberikan. Bagi tersangka, keputusan itu berarti berkas perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan. Bagi korban, keadilan restoratif membuka ruang agar kerugian yang dialami dipulihkan lewat kesepakatan, bukan menunggu putusan hakim.

Mayoritas Kasus Harta Benda, Satu dari Jalan Raya

Kalau dipilah, perkara yang diloloskan didominasi kasus seputar harta: dua pencurian, satu penggelapan dengan pemberatan, dan satu penipuan atau penggelapan. Sisanya satu penganiayaan. Seluruhnya dijerat pasal-pasal KUHP, sebagaimana tercantum pada kartu fakta di atas.

Yang agak lain adalah satu perkara lalu lintas. Kelalaian di jalan dalam perkara ini menyebabkan korban luka berat, dan tersangkanya disangka melanggar aturan dalam undang-undang lalu lintas, bukan KUHP. Masuknya perkara jenis ini menunjukkan keadilan restoratif tidak terbatas pada kasus harta benda, selama syaratnya terpenuhi.

Ekspose juga menyinggung pidana kerja sosial sebagai sarana pembinaan tersangka. Luhur meminta pelaksanaannya tepat dan terukur, dengan memperhitungkan kesiapan sarana, cara pembinaan dan pengawasan, serta pemenuhan hak dan kewajiban setiap pihak.

Penjelasan resmi dapat dibaca di laman Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kabar hukum lainnya tersedia di rubrik Hukum.