Resahkan Warga Kecapi, Tambang Ilegal Ditutup

Warga Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, menyaksikan tambang ilegal tanah uruk di Dukuh Telahab dipasangi tanda penutupan oleh Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Jepara, Rabu (23/9/2026).

Penutupan itu dilakukan setelah galian yang sempat berhenti ternyata kembali beroperasi. Lalu lintas truk pengangkut material yang keluar-masuk lokasi selama beberapa hari terakhir memicu keluhan dari petani dan warga yang setiap hari melintasi jalan desa menuju ladang.

Tambang ilegal ditutup. Foto: Redaksi.

Jalan Patungan Warga Rusak Dilindas Truk

Keluhan paling keras datang dari para petani. Seorang petani yang ditemui saat sedang membajak lahan singkong menuturkan bahwa jalan menuju area pertanian itu dibangun dari uang warga sendiri. Mereka mengumpulkan dana secara patungan agar akses ke sawah dan ladang lebih mudah dilalui.

Namun, jalan tersebut kini rusak setelah dilewati kendaraan pengangkut tanah uruk. Selain rusak, jalan juga dipenuhi debu, terutama ketika matahari terik pada siang hari.

“Kami ikut patungan untuk jalan ini. Kok malah dirusak. Sempat berhenti, tapi sekarang ngeyel beroperasi lagi, sekarang jalannya penuh dengan debu apalagi kalau siang, ini sangat meresahkan warga sekitar,” tandasnya.

Bagi petani yang menggantungkan hidup dari lahan di sekitar galian, debu dan jalan berlubang bukan sekadar gangguan kecil. Jalan itu selama ini menjadi akses warga menuju lahan pertanian.

Tambang Ilegal Sudah Ditegur, Tetap Membandel

Keresahan warga sebenarnya sudah sampai ke pemerintah desa. Penjabat Petinggi Kecapi, Zainal A., bersama aparat kewilayahan turun menelusuri lokasi begitu aktivitas tambang ilegal itu kembali diketahui. Zainal menyatakan pihaknya telah meminta agar kegiatan pertambangan tersebut dihentikan.

Babinsa Kecapi, M. Munawar, juga melihat sendiri kendaraan pengangkut material masuk ke area galian. Menurut Munawar, teguran sudah disampaikan, tetapi pihak penanggung jawab berdalih kegiatan itu hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya dan tetap membandel.

Tim Terpadu MBLB Jepara kemudian datang memeriksa lokasi. Sekretaris tim, Akhmad Nafe’ S., menyebut penggalian diperkirakan kembali berjalan sekitar dua hari sebelum tim tiba. Saat tim di lapangan, tidak ada alat yang sedang menggali, tetapi jejak aktivitas terlihat jelas dari bertambahnya luas bukaan lahan.

“Bukaan yang sebelumnya sekitar 3.500 meter persegi, sekarang sekitar 4.000 meter persegi,” kata Nafe’.

Pajak Belum Dibayar, Dinding Galian Tegak Lurus

Pemeriksaan juga mengungkap kewajiban pajak MBLB atas material yang sudah digali belum dipenuhi. Nafe’ menjelaskan setiap material yang telah digali, dimuat, dan diangkut dari lokasi tetap harus dibayarkan pajaknya sesuai ketentuan. Kewajiban itu sudah pernah disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan.

Dari sisi teknis, dinding batas galian dinilai tidak mengikuti kaidah penambangan yang baik. Kemiringannya mencapai sekitar 90 derajat dengan tinggi 4 hingga 8 meter.

Lokasi galian memang berimpitan dengan kehidupan warga. Di sisi timur dan barat terdapat tanaman singkong, jagung, kacang, dan pisang milik petani. Di sisi selatan, area galian berdekatan dengan saluran irigasi serta dinding rumah warga.

Berdasarkan penelusuran, kawasan tersebut termasuk kawasan tanaman pangan dan lahan baku sawah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043.

Ini bukan kali pertama lokasi itu diperiksa. Pada 28 Juli 2026, tim terpadu sudah mendatangi tempat yang sama dan menemukan bekas galian seluas sekitar 3.500 meter persegi, meski saat itu tidak ada penggalian yang berlangsung.

Kini, spanduk pemberitahuan penutupan telah terpasang di sekitar lokasi tambang ilegal tersebut. Penanggung jawab diminta menghentikan seluruh aktivitas dan melunasi kewajiban pajak atas material yang sudah dikeluarkan dari area galian.

Baca juga kabar lain dari Bumi Kartini di kumpulan berita Jepara diberitakan.com.

Informasi resmi Pemerintah Kabupaten Jepara dapat diakses melalui portal resmi Pemkab Jepara.