Tambang MBLB Pancur Ditertibkan, Dua Lokasi Belum Berizin

Tim gabungan menertibkan dua lokasi Tambang MBLB Pancur di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Selasa (13/10/2026). Pemeriksaan menunjukkan kedua lokasi belum mengantongi izin usaha pertambangan. Salah satu area masih menjalankan kegiatan dengan alat berat ekskavator.

Penertiban melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Polres Jepara, ESDM Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah desa setempat.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Jepara, Akhmad Nafe’ Sutejo, menyatakan aktivitas pertambangan tanpa izin perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Penghentian diterapkan pada lokasi yang masih beroperasi tanpa perizinan resmi.

“Seluruh material yang sudah diambil harus dilaporkan, dan kewajiban pajaknya juga harus diselesaikan,” ucap Akhmad.

Lokasi CV Muzza Makmur dihentikan

Lokasi pertama berada di Blok Tanah Siroto, Dukuh Bomo, Desa Pancur. Area tersebut merupakan tempat penambangan milik CV Muzza Makmur. Tim mendapati 10 unit alat berat, terdiri atas tiga breaker atau alat penghancur batu dan tujuh ekskavator bucket.

Beberapa alat berat masih digunakan untuk menunjang kegiatan penambangan ketika pemeriksaan berlangsung. Karena belum memenuhi persyaratan perizinan, aktivitas di area itu dihentikan. Produksi hanya dapat dilanjutkan setelah izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP OP diterbitkan secara resmi.

Area milik pria berinisial N belum berizin

Area kedua berada di Dukuh Bomo dan dikelola seorang pria berinisial N. Tim tidak mendapati kegiatan operasional saat berada di lokasi tersebut. Meski demikian, dua unit alat berat masih terlihat, salah satunya diduga ekskavator bucket yang mengalami kerusakan.

Garis pembatas atau safety line yang dipasang Tim Terpadu Penataan MBLB pada 15 Juli 2026 juga sudah dilepas. Tim melihat bekas bukaan tambang di area itu lebih luas dibandingkan saat pemeriksaan pada tanggal tersebut.

Sampai inspeksi dilakukan, lokasi milik pria berinisial N belum mengajukan perizinan. Pemilik usaha diarahkan berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Jepara untuk menyelesaikan kewajiban pajak pertambangan MBLB atas material yang telah digali, dimuat, dan dijual.

Baca berita lain di Jepara