Tertib Pajak untuk 145 Sekolah Rembang Didorong Dindikpora

Suasana aula Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Rembang menjadi tempat pembekalan tertib pajak bagi 145 sekolah penerima bantuan revitalisasi, Selasa (13/10/2026). Kegiatan itu digelar bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rembang untuk membantu sekolah mengelola anggaran sesuai ketentuan perpajakan.

Kepala Dindikpora Rembang Ahmad Sholchan menjelaskan, bantuan revitalisasi tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing sekolah. Karena pembangunan dilaksanakan secara swakelola, sekolah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, termasuk menghitung dan membayar pajak.

“Ini langkah antisipasi kami yang bekerja sama dengan kantor perpajakan. Agar pihak sekolah tidak salah dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan,” jelas Ahmad Sholchan.

Tertib Pajak Menjadi Perhatian Sekolah Penerima Bantuan

Sosialisasi diikuti para kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi. Dari 145 sekolah tersebut, sebanyak 86 merupakan TK/PAUD, 51 SD, dan delapan SMP.

Kepala KP2KP Rembang Akhris Fauzi mengatakan, materi sosialisasi mencakup kewajiban perpajakan dalam penggunaan dana revitalisasi. Penjelasan diberikan untuk belanja barang maupun pembayaran jasa yang dilakukan sekolah.

“Kami memberikan pemahaman bagaimana mekanisme pemungutan, pemotongan, dan pembayaran pajak atas dana revitalisasi sekolah. Atas segala uang yang dibelanjakan, bukan hanya membeli barang, tetapi juga jasa,” kata Akhris.

Pemahaman Pajak untuk Pengawas dan Perencana

Salah satu peserta, Kepala TK Tlogo Indah Desa Telogomojo, Kecamatan Rembang, Karomatun Sa’diyah, menyebut kegiatan tersebut menambah pengetahuannya mengenai pembayaran pajak untuk jasa pengawas dan perencana pembangunan.

Ia mengaku sebelumnya mengira pembayaran pajak untuk pengawas dan perencana masuk dalam PPh Pasal 21. Dalam sosialisasi, ia memahami bahwa pungutan tersebut termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 dengan potongan pajak 6 persen, bukan 5 persen.

“Yang tadinya saya tidak tahu untuk pembayaran pajak pengawas dan perencana, saya pikir pembayaran pajak masuk di PPh Pasal 21. Ternyata masuknya PPh Pasal 4 ayat 2, itu potongan pajaknya 6 persen, bukan 5 persen,” ungkap Karomatun.

Dindikpora Rembang menargetkan sekolah penerima bantuan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Sekolah juga diminta menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran secara tertib dan akuntabel.

Baca berita lain di Rembang