TMMD Ngotoko Resmi Ditutup, Jalan Warga Makin Baik

TMMD Ngotoko di Dusun Ngotoko, Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Rembang, resmi ditutup pada Kamis (6/11/2025). Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung ke-126 itu berlangsung sejak 8 Oktober 2025 dan ditutup di Lapangan Desa Pasedan.

Penutupan ditandai pemukulan gong dan penandatanganan berita acara oleh Dandim 0720/Rembang Letkol Arm Winner Fradana Dieng bersama Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’. Dandim menyampaikan seluruh sasaran fisik kegiatan telah rampung.

TMMD Ngotoko Rampungkan Sejumlah Pembangunan

Pembangunan fisik meliputi rabat jalan sepanjang 1.135 meter dengan lebar 1,6 meter dan tinggi 0,16 meter. Selain itu, dibangun plat beton sepanjang 4 meter, lebar 1,4 meter, dan tinggi 0,2 meter. Talud jalan juga dikerjakan sepanjang 13 meter dengan lebar 0,3 meter dan tinggi 2,7 meter.

Pelaksanaan TMMD melibatkan pendanaan Rp539 juta. Anggaran tersebut terdiri atas APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp300 juta dan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp239,26 juta. Kegiatan nonfisik juga digelar melalui penyuluhan wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dengan terbukanya akses ke Dusun Ngotoko ini, diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Akses pendidikan dan kesehatan juga kini semakin mudah dijangkau,” ujar Letkol Winner.

Akses Dusun Ngotoko Kini Berstatus Permanen

TMMD tahun ini menghadapi tantangan cuaca ekstrem selama Oktober. Pekerjaan pengecoran sempat terganggu hujan, sementara sejumlah kegiatan warga juga bertepatan dengan jadwal kerja. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar.

Dusun Ngotoko sebelumnya pernah menjadi lokasi TMMD Reguler ke-103 pada 2018. Kegiatan kali ini mencakup penurunan tanjakan ekstrem di Gunung Gudér sedalam 2,5 meter dengan panjang 30 meter, pelebaran jalan dari 3 meter menjadi 5 meter, serta perapian tebing untuk mencegah longsor.

Izin jalan masuk Dusun Ngotoko kini bersifat permanen. Sebelumnya, izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) harus diperbarui setiap dua tahun. Status tetap itu diperoleh melalui kerja sama Devren Jateng Salatiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, serta Balai Kehutanan Yogyakarta.

Baca berita lain di Rembang