Transparansi Brebes, Bupati Minta Pendampingan KPK

Bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma, SE MM, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Senin (4/8/2025). Dalam pertemuan itu, ia meminta pendampingan strategis untuk memperkuat transparansi Brebes dalam pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur serta efisiensi tata kelola anggaran daerah.

Transparansi Brebes dalam rencana pembangunan jalan

Salah satu agenda audiensi membahas rencana pembangunan ruas Jalan Poros Kubangsari–Dukuh Wangon. Ruas tersebut diajukan oleh PT Shyang Tah Jyun (STJ) kepada Pemerintah Kabupaten Brebes dan disebut menjadi akses vital bagi kawasan industri serta permukiman yang sedang tumbuh di Kecamatan Ketanggungan.

Paramitha mengatakan, kunjungan ke KPK dilakukan untuk memastikan proses pembangunan di Kabupaten Brebes berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari potensi penyimpangan. “Kami tidak ingin ada satu pun kebijakan strategis yang luput dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kami datang langsung ke KPK untuk meminta masukan dan arahan,” ujar Bupati.

Tiga rekomendasi KPK untuk Pemkab Brebes

KPK melalui Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta memberikan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Brebes. Pertama, Pemkab diminta berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan status lahan dan rencana tata ruang di kawasan Kubangsari dan sekitarnya.

Kedua, pembangunan jalan menuju kawasan tersebut disarankan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan pengeluaran yang dinilai belum menjadi prioritas. Ketiga, Pemkab diminta membentuk tim kajian lintas sektor guna mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah di sekitar Desa Kubangsari secara berkelanjutan dan produktif.

Selain proyek jalan, Bupati melaporkan efisiensi belanja daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Optimalisasi Belanja Pemerintah Daerah. “Kami sedang menata ulang program-program agar tepat sasaran dan efisien, khususnya untuk mendukung program-program kerja Bupati dan Wakil Bupati,” ungkapnya.

Paramitha menegaskan kolaborasi dengan KPK merupakan kemitraan strategis, bukan intervensi. Ia mengatakan pemerintah daerah ingin menjadikan Brebes sebagai kabupaten yang berintegritas dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca berita lain di Brebes