Tujuh Raperda Rembang Disahkan, Satu Ditunda

Raperda Rembang sebanyak tujuh buah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sedangkan satu Raperda Rembang ditunda pembahasannya oleh DPRD Kabupaten Rembang. Keputusan itu disampaikan Ketua DPRD Rembang H. Supadi dalam Rapat Paripurna Raperda Non-APBD di Gedung DPRD Kabupaten Rembang, Senin (16/11).

Raperda yang ditunda adalah Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2020-2040. Supadi menjelaskan, raperda tersebut masih berada pada tahap awal proses dan tahapan pembahasan sehingga belum sepenuhnya menyentuh substansi.

Raperda Rembang tentang RTRW masih perlu konsultasi

Menurut Supadi, pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2020-2040 masih memerlukan konsultasi dengan ahli dan kementerian terkait. Karena itu, DPRD membutuhkan tambahan waktu untuk melanjutkan pembahasan.

“Adapun Raperda RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2020-2040, masih perlu dilakukan konsultasi terhadap ahli dan kementerian terkait, sehingga perlu adanya tambahan waktu untuk melakukan pembahasan,” kata Supadi.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Rembang, waktu yang diberikan kepada Panitia Khusus (Pansus) untuk tugas pembentukan perda paling lama satu tahun.

Tujuh Raperda Rembang disetujui menjadi perda

Penjabat Sementara Bupati Rembang Imam Maskur mengapresiasi DPRD Rembang yang telah menyetujui dan membahas tujuh raperda menjadi Perda Kabupaten Rembang. “Saya atas nama Pemkab Rembang, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terkait disetujuinya 7 raperda menjadi perda,” ujarnya.

Tujuh raperda yang disahkan meliputi Penyelenggaraan Kearsipan; Penyelenggaraan Perpustakaan; Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; serta Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang.

Selain itu, DPRD menyetujui Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, serta Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Baca berita lain di Rembang