UMKM Naik Kelas Jepara Diperkuat Akses Modal

Program UMKM Naik Kelas di Jepara diperkuat melalui pembekalan perpajakan, ketenagakerjaan, literasi keuangan, dan akses permodalan bagi pelaku UMKM serta IKM. Pemerintah Kabupaten Jepara menempatkan penguatan kapasitas dan legalitas usaha sebagai bagian dari upaya membuka peluang pengembangan bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Subiyanto, menjelaskan kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memperoleh dukungan dan bantuan yang lebih luas. Program ini juga mendukung kebijakan Bupati Jepara dalam mendorong UMKM agar berkembang dan naik kelas.

“Kegiatan ini mendukung program Bupati Jepara. Kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi UMKM Jepara. Walaupun kondisi sekarang tidak baik-baik saja, semoga kegiatan seperti ini bisa membantu pelaku usaha IKM dan UMKM mendapatkan dukungan dan bantuan yang baik,” ujar Subiyanto.

Penguatan UMKM Naik Kelas melalui literasi usaha

Penguatan program itu dilakukan melalui Sosialisasi Perpajakan, Ketenagakerjaan, Literasi Keuangan, dan Akses Permodalan yang berlangsung di Pendopo Kartini Jepara pada Selasa (26/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Jepara H. Witiarso Utomo yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Samiadji.

Samiadji menyampaikan bahwa pelaku usaha perlu memahami regulasi perpajakan dan ketenagakerjaan sekaligus memperkuat literasi keuangan. Menurut dia, pemahaman tersebut berkaitan dengan kemampuan usaha untuk berkembang secara berkelanjutan dan semakin kompetitif.

“Selain meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, kegiatan ini juga bertujuan memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM agar mampu berkembang dan semakin kompetitif,” kata Samiadji.

Pendataan dan legalitas usaha dipermudah

Samiadji juga menekankan pentingnya pendataan pelaku UMKM yang sudah berkembang dan yang belum naik kelas. Data tersebut diperlukan agar pemerintah mengetahui kondisi riil usaha di Jepara, sehingga dukungan permodalan bisa diberikan secara tepat.

Ia mendorong fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis di sela pelatihan UMKM. Kemudahan itu dinilai penting agar lebih banyak pelaku usaha memiliki legalitas. “Kita harus mengidentifikasi pelaku UMKM yang sudah naik kelas dan yang belum. Pelaku usaha bisa memberikan informasi agar pemerintah mengetahui perkembangan UMKM di Jepara, sehingga nantinya dukungan permodalan dapat diberikan secara tepat,” jelasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari BRI, OJK Semarang, BPJS Ketenagakerjaan, dan KPP Pratama Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan penguatan kualitas usaha, perluasan pasar, peningkatan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui program UMKM Naik Kelas.

Baca berita lain di Jepara