Usia Hidup Sehat Jadi Sorotan Resmi, 3 Zat Perlu Diawasi

Usia hidup sehat masyarakat Indonesia menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam forum kebijakan yang digelar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta, Senin (14/9/2026). Menurutnya, persoalan terbesar saat ini bukan lagi sekadar menambah panjang umur warga.

“Tantangan terberat kita bukan sekadar memperpanjang usia harapan hidup, melainkan mempersempit jarak antara usia hidup dan masa hidup yang sehat dan aktif,” kata Pratikno di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika Kantor BPOM.

Usia Hidup Sehat dan Pola Konsumsi Modern

Pratikno menyinggung ukuran yang dikenal sebagai healthy active life expectancy (HALE), yaitu rentang usia seseorang dapat hidup sehat dan aktif. Untuk meningkatkannya, ia menilai pengawasan mutu obat dan pangan olahan memegang peran penting.

Tantangannya kini bergeser seiring pola konsumsi modern. Pratikno menyebut kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) dalam produk pangan perlu diawasi ketat. Selain itu, ia mendorong hilirisasi keanekaragaman hayati lokal agar Indonesia sanggup berdikari dalam penyediaan bahan baku obat dan fitofarmaka.

Pemerintah, kata dia, mendukung koordinasi dengan BPOM untuk dua mandat utama. Pertama, memastikan obat dan makanan aman, bermutu, dan berkhasiat. Kedua, memastikan potensi ekonomi sektor ini ikut memakmurkan rakyat, memandirikan industri dalam negeri, dan memperkuat UMKM.

Kebijakan Pengawasan Berbasis Bukti

Forum bertajuk “Menenun Kebijakan: Bergerak Bersama Mengurai Tantangan dan Menciptakan Solusi” itu dibuka Kepala BPOM Taruna Ikrar. Ia menegaskan setiap kebijakan lembaganya harus berbasis bukti dan data ilmiah, dengan tiga prinsip: menjamin keamanan, mutu, serta khasiat produk.

Kepala BPOM mengingatkan bahwa lembaganya mengawasi sektor dengan bobot ekonomi raksasa, yakni kira-kira 4,3 juta pelaku usaha dan nilai perputaran uang Rp6.000 triliun sampai Rp8.000 triliun setiap tahun. Pengakuan WHO-Listed Authority yang dikantongi BPOM, menurutnya, menempatkan standar Indonesia setara jajaran regulator terbaik dunia.

Kementerian UMKM, lewat Reghi Perdana yang mewakili Menteri Maman Abdurrahman, memandang standar BPOM sebagai modal usaha mikro untuk naik kelas. Izin dan legalitas produk, menurut Reghi, sebaiknya dianggap investasi, bukan urusan administrasi yang memberatkan.

Para pimpinan kementerian dan lembaga yang hadir kemudian menanam “Pohon Kebijakan” secara virtual bersama Kepala BPOM. Simbol itu dimaknai sebagai kebijakan yang berakar pada data empiris, tumbuh lewat kerja sama lintas sektor, dan berbuah manfaat bagi masyarakat. Taruna juga meluncurkan dua buku karyanya dalam acara tersebut.

Forum ini juga menjadi ajang konsultasi publik. Setelah membahas tujuh hasil analisis kebijakan BPOM sepanjang 2025, peserta mendiskusikan enam topik rancangan analisis kebijakan prioritas untuk 2027. Upaya memperpanjang usia hidup sehat warga pun diharapkan tertopang oleh kebijakan pengawasan yang lebih tepat sasaran.

Keterangan lengkap tersedia di laman resmi BPOM. Simak juga berita lainnya di kanal Kesehatan.