Prostitusi Daring Batang Disasar Razia Resmi 5 Instansi

Transaksi yang dulu terjadi di warung remang-remang kini banyak dipesan lewat ponsel. Pergeseran itu ikut dibidik dalam razia penyakit masyarakat (pekat) di Kabupaten Batang, Minggu malam, 20 September 2026, ketika dugaan prostitusi daring Batang menjadi salah satu sasaran tim gabungan.

Lima unsur dikerahkan, masing-masing penegak perda, dinas pariwisata, dinas perdagangan, kepolisian resor kota, dan kodim setempat. Haryono, yang mengepalai korps penegak perda di kabupaten itu, memimpin apel sebelum rombongan berangkat. Menurut dia, razia ini adalah cara pemerintah daerah menjawab keluhan yang terus berdatangan dari masyarakat, mulai dari soal minuman keras hingga dugaan praktik asusila di beberapa tempat.

Prostitusi Daring Batang Terlacak dari Aduan Warga

Kamar-kamar sebuah hotel di jalur Pantura, Kecamatan Kandeman, jadi tujuan pertama. Tim mendapati seorang perempuan yang diduga menjajakan layanan seks lewat aplikasi MiChat. Beberapa pasangan muda juga kedapatan sekamar tanpa bisa membuktikan ikatan pernikahan.

Warga Desa Kecepak sebelumnya mengadukan sebuah kos yang disebut menyewakan kamar dalam hitungan jam untuk pesanan daring. Begitu didatangi, hasilnya nihil. Bangunan itu sepi, tanpa kegiatan seperti yang dikeluhkan. Kos itu menjadi titik terakhir yang didatangi malam itu, setelah tim lebih dulu menyisir kawasan hotel dan pantai.

Pantai Sigandu juga disinggahi karena hiburan karaoke dan minuman keras kabarnya hidup lagi. Satu warung didapati masih melayani tamu dengan pemandu lagu. Pintu usahanya ditempeli stiker penutupan, sementara pemilik dan para pemandu diminta menghadap untuk diperiksa.

Tidak Dipidana, Dipanggil dan Dibina

Tak ada yang langsung dijatuhi sanksi. Mereka yang terjaring cukup diminta datang untuk memberi keterangan. Haryono menyebut cara ini humanis. “Mereka yang terjaring diberikan pembinaan dan dipanggil untuk memberikan keterangan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Tiga perda menjadi pijakan. Aturan tahun 2011 menyangkut pemberantasan pelacuran, aturan tahun 2013 melarang peredaran minuman keras, dan aturan tahun 2019 menyangkut ketenteraman serta ketertiban umum.

Haryono memastikan pengawasan terhadap prostitusi daring Batang dan gangguan lainnya berlanjut setelah malam itu. Warga diminta tak sungkan mengabarkan kegiatan mencurigakan di lingkungannya. Menurut dia, setiap aduan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kenyamanan warga.

Tantangannya kini bergeser. Praktik yang dipesan lewat aplikasi lebih sulit dipantau ketimbang warung atau tempat hiburan yang kasatmata, sehingga peran tetangga dan lingkungan sekitar makin menentukan. Tanpa informasi dari bawah, penindakan prostitusi daring Batang akan selalu tertinggal selangkah dari pelakunya. Perkembangan lain dari kabupaten ini bisa disimak di kanal Berita Batang, sedangkan rilis resminya tersedia di portal berita Pemkab Batang.