Porsi Dana Kampanye Caleg Perempuan: 4 Catatan Lengkap KPU

Kebijakan afirmasi bagi perempuan di pemilu legislatif selama ini lebih banyak dibicarakan dari sisi kuota pencalonan. Anggota KPU RI Idham Holik menawarkan sudut lain: dana kampanye. Menurut dia, pengelolaan dana kampanye partai idealnya menyisihkan persentase tertentu khusus untuk calon anggota legislatif perempuan agar mereka dapat bertarung secara maksimal.

Gagasan itu ia sampaikan ketika menjadi narasumber bedah buku yang diadakan KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 18 September 2026. Buku yang dibahas berjudul Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance, terbitan International IDEA tahun 2014.

Catatan KPU soal Dana Kampanye dan Kesetaraan

Catatan pertama menyangkut porsi anggaran tadi. Idham mengaitkannya langsung dengan semangat penguatan kesetaraan gender yang sudah diwujudkan lewat tindak afirmasi dalam pencalonan legislatif. Kuota pencalonan saja, dalam kerangka ini, belum cukup bila calon perempuan tidak memiliki modal untuk berkampanye.

Catatan kedua berangkat dari isi buku yang dibedah. Salah satu babnya khusus membahas pendanaan politik dan kesetaraan gender. Rujukan itu menyebut keterbatasan akses terhadap sumber dana dapat menjadi penghalang dalam upaya meningkatkan jumlah perempuan di politik. Idham menilai kesetaraan akses pendanaan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi dan kebijakan kepemiluan.

Laporan Keuangan dan Wacana Dana Publik

Catatan ketiga soal pelaporan. Bagi Idham, publik berhak tahu dari mana uang peserta pemilu datang dan untuk apa dibelanjakan. Tanpa itu, kepercayaan warga pada hasil pemungutan suara mudah goyah, dan cita-cita pemerintahan yang bersih ikut terancam. Untuk itu KPU terus membenahi aturan teknis, dan laporan dana kampanye menjadi alat utamanya. Aturan itu pun, menurut Idham, tak boleh dibiarkan beku; ia harus ditinjau ulang seiring berubahnya perilaku politik dan desain sistem pemilu.

Catatan keempat paling berjangka panjang: membiayai partai dan kampanye memakai uang negara, yang dikenal sebagai public funding. Idham menyebutnya layak ditelaah karena bisa membuka akses modal yang lebih merata, tetapi hanya jika desainnya matang, mulai dari asal anggaran, pemakaian, pelaporan, pengawasan, sampai siapa yang wajib mempertanggungjawabkannya.

Forum Surabaya itu sendiri, bagi Idham, punya fungsi lain: menumbuhkan kebiasaan membaca di tubuh penyelenggara pemilu. Petugas pemilu, menurutnya, sebaiknya tampil sebagai motor literasi demokrasi yang berani membandingkan praktik di tanah air dengan pengalaman negara lain. Kebetulan, buku yang dibedah memang memuat perbandingan lintas negara plus usulan perbaikan aturan uang politik.

Jika dirangkai, keempat catatan itu saling terhubung. Porsi dana untuk calon perempuan hanya bermakna bila aliran uangnya tercatat rapi, dan wacana dana publik hanya masuk akal bila pengawasannya jelas. Dengan kata lain, soal kesetaraan dan soal transparansi dana kampanye adalah dua sisi dari persoalan yang sama.

Bagi pemilih, keempat catatan ini penting karena menentukan seberapa setara peluang para calon dan seberapa terbuka asal-usul uang yang membiayai kampanye mereka. Penjelasan lengkap tersedia di laman resmi KPU RI, sementara isu kepemiluan lainnya dapat dibaca di rubrik Politik.