Tambang Ilegal Tunggulpandean Jepara Terbukti di 4 Lokasi

Tambang Ilegal Tunggulpandean Jepara terbukti beroperasi di empat lokasi tanpa mengantongi izin resmi. Temuan ini diungkap Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria setelah memeriksa langsung Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, bersama Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Jepara, Kamis (24/9/2026).

Petugas gabungan memeriksa salah satu lubang galian di Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari. Foto: Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria.

Rincian Empat Lokasi Tambang Ilegal Tunggulpandean Jepara

Sidak tim terpadu tidak mendapati aktivitas penggalian yang sedang berlangsung, namun sejumlah alat berat masih tertinggal di lapangan. Lokasi pertama di RT 6/RW 1 berinisial K, luasnya sudah membengkak dari 5.000 meter persegi menjadi sekitar 10.000 meter persegi dengan satu unit ekskavator. Lokasi kedua di RT 7/RW 3 semula digarap almarhum S dan kini dilanjutkan anaknya, seluas sekitar 5.000 meter persegi dan diketahui masih aktif digali dalam sebulan terakhir.

Dua lokasi lain masing-masing berinisial R di RT 2/RW 3 seluas sekitar 4.000 meter persegi yang berada di area pesawahan, serta satu lokasi lagi berinisial L seluas sekitar 5.000 meter persegi yang dilengkapi dua unit ekskavator dan satu sumur bor. Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, Diana Kristina, menegaskan seluruh titik Tambang Ilegal Tunggulpandean Jepara itu masuk kawasan tanaman pangan sekaligus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS). “Jelas kalau lahan pertanian pangan, apalagi ditambah LSD, jelas-jelas tidak akan diizinkan untuk terbit tata ruangnya,” ujarnya menegaskan status hukum lahan tersebut.

Surat Penghentian hingga Keluhan Warga

Dinas ESDM sebelumnya sudah menerbitkan surat penghentian aktivitas bernomor 600.4/134 pada 15 Juni 2026, jauh sebelum sidak terbaru digelar. Karena aktivitas tetap berjalan, kasus empat lokasi tambang tanpa izin ini kini diserahkan ke Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai aturan pertambangan yang berlaku.

Warga sekitar Tunggulpandean sempat mengeluhkan dampak galian tersebut, mulai dari debu yang beterbangan saat kemarau, risiko tanah longsor di tepi lubang bekas galian, hingga gangguan pada saluran irigasi sawah yang biasa mereka pakai. Keluhan-keluhan ini turut menjadi pertimbangan tim terpadu saat memutuskan langkah penindakan lanjutan terhadap Tambang Ilegal Tunggulpandean Jepara, sekaligus alasan kenapa kasus ini tidak cukup diselesaikan lewat teguran administratif semata.

Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria memastikan pengawasan lapangan akan berlanjut sampai seluruh alat berat di lokasi Tambang Ilegal Tunggulpandean Jepara benar-benar ditarik keluar, bukan sekadar berhenti sementara saat ada pemeriksaan.

Pembaca yang ingin mengikuti perkembangan penegakan aturan tata ruang dan pemerintahan lain di Jepara bisa menyimak arsip berita Jepara di diberitakan.com.

Ketentuan mengenai kawasan lindung pertanian dan syarat izin usaha pertambangan mineral bukan logam dapat dicek langsung di laman resmi Kementerian ESDM.