Pengendalian Inflasi Jateng Resmi Diganjar TPID 2026

JAKARTA — Provinsi Jawa Tengah kembali menerima penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi berkinerja terbaik 2026. Pengumuman ini disampaikan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia — Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di lokasi acara. Ia menjelaskan, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci pengendalian inflasi Jateng sepanjang tahun ini. Berdasarkan data resmi, inflasi Jawa Tengah pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan, sedikit di bawah inflasi nasional yang berada di angka 3,19 persen.

Strategi Pengendalian Inflasi Jateng dari Hulu ke Hilir

Luthfi menyebut, keberhasilan pengendalian inflasi Jateng tidak lepas dari peran BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok di seluruh kabupaten/kota, didukung dinas terkait dan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Dari sisi hulu, pemerintah provinsi memperbaiki 108 daerah irigasi, menyediakan 5.400 pompa air, serta menangani banjir di 60 titik demi menjaga produksi pangan. Hasilnya, luas panen padi pada 2025 mencapai 1,67 juta hektare, naik 7,73 persen dari tahun sebelumnya, dengan produksi setara 5,35 juta ton beras yang menyumbang 15,6 persen kebutuhan pangan nasional. Produksi jagung juga naik 13,37 persen menjadi 2,75 juta ton, kenaikan tertinggi di antara provinsi se-Pulau Jawa.

Untuk komoditas sensitif seperti cabai, Pemprov Jateng menjalankan program New Champion di lahan seluas 50 hektare pada tujuh kabupaten, yakni Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali, dengan target produksi 54.500 kilogram pada Oktober-Desember 2026. Di sisi hilir, Gerakan Pangan Murah digelar 1.053 kali dan 368 kios pangan diperkuat sebagai jaring pengaman harga bagi warga.

Digitalisasi Daerah Perkuat Pengendalian Inflasi Jateng

Selain sektor pangan, digitalisasi transaksi turut mendukung pengendalian inflasi Jateng melalui program P2DD. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, naik dari 96,25 pada 2024, dan mengantarkan provinsi ini meraih peringkat II Championship P2DD 2025. Sistem pembayaran seperti QRIS, virtual account, hingga Laku Pandai Bank Jateng diperluas ke berbagai layanan publik, termasuk pembayaran pajak kendaraan lewat New Sakpole.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, pemerintah daerah memegang peran penting bagi ekonomi nasional, baik dalam pengendalian inflasi maupun digitalisasi tata kelola ekonomi daerah. Acara penghargaan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan akan melanjutkan sinergi pengendalian inflasi Jateng dan digitalisasi daerah ke depan, karena kedua aspek itu dinilai saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi lokal sekaligus menopang stabilitas harga secara nasional. Informasi lengkap mengenai kebijakan ekonomi daerah dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Simak juga berita Nasional lainnya di diberitakan.com.