Kuliah Bebas Biaya Resmi Disiapkan, Ditargetkan 2-4 Pekan

JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri, menyusul rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026). Rencana kuliah bebas biaya ini mencakup penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sekaligus uang pangkal bagi mahasiswa baru di kampus negeri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, skema tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 2 hingga 4 minggu ke depan. Rentang waktu itu digunakan pemerintah untuk menyusun mekanisme teknis pembebasan UKT dan uang pangkal, sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia.

Kuliah Bebas Biaya Melengkapi Sekolah Gratis Berjenjang

Kebijakan kuliah bebas biaya ini disusun menyambung program pendidikan gratis di jenjang sekolah negeri yang lebih dulu dimatangkan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, sampai SMA/SMK — total sekitar 164 ribu satuan pendidikan negeri di seluruh Tanah Air. Dengan perluasan ke jenjang perguruan tinggi, rantai pendidikan bebas biaya kini menyambung dari usia dini hingga bangku kuliah tanpa putus.

Pendekatan berjenjang ini dinilai penting karena selama ini banyak keluarga mampu membiayai sekolah anak hingga SMA, namun terhenti saat harus menanggung UKT dan uang pangkal perguruan tinggi negeri yang nilainya jauh lebih besar. Dengan kuliah bebas biaya, hambatan finansial di titik peralihan tersebut diharapkan dapat dihilangkan.

Direktorat Pesantren Lengkapi Reformasi Pendidikan Nasional

Selain menyiapkan kuliah bebas biaya, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama lewat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026. Unit baru ini secara khusus menangani urusan pondok pesantren, jalur pendidikan keagamaan yang selama ini belum memiliki wadah setingkat direktorat jenderal tersendiri di struktur kementerian.

Kehadiran direktorat tersebut diharapkan membuat dukungan bagi pendidikan pesantren, mulai dari tata kelola hingga peningkatan kualitas pembelajaran, dapat disetarakan dengan perhatian yang selama ini diberikan kepada jalur pendidikan formal umum. Bila skema kuliah bebas biaya benar-benar rampung sesuai target, langkah ini berpotensi meringankan beban ekonomi jutaan keluarga yang selama ini menunda kuliah anak karena mahalnya biaya masuk kampus negeri.

Selama ini, UKT dan uang pangkal kerap disebut sebagai penghalang utama bagi lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri, meski nilai akademik mereka memadai, sehingga banyak calon mahasiswa berprestasi terpaksa mengurungkan pilihan kampus impian dan memilih jalur lain yang dianggap lebih terjangkau. Jika kebijakan pembebasan biaya kuliah benar-benar terealisasi sesuai jadwal, dampaknya diperkirakan akan terasa mulai tahun ajaran mendatang, khususnya bagi calon mahasiswa baru yang selama ini mengurungkan niat mendaftar karena keterbatasan biaya.

Informasi lengkap kebijakan ini dapat dipantau melalui laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Simak juga berita Nasional lainnya di diberitakan.com.