Pemkab Jepara Dukung Investasi Legal

Pemkab Jepara menegaskan dukungan terhadap investasi legal, termasuk sektor pertambangan, selama memenuhi ketentuan hukum. Pernyataan itu disampaikan Bupati Jepara H. Witiarso Utomo melalui Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda, Aris Setiawan, di sekretariat daerah setempat, Rabu (11/6/2025).

Aris mengatakan pemerintah daerah tidak akan menghalangi kegiatan usaha yang telah memenuhi persyaratan administratif dan sesuai peraturan perundang-undangan. “Kami mendukung investasi yang sah dan sesuai aturan. Namun, semua proses harus berdasarkan hukum, bukan atas dasar kepentingan sepihak,” ujarnya.

Dukungan investasi legal di Sumberrejo

Pernyataan tersebut merespons audiensi sekitar 200 orang dari aliansi masyarakat dan pekerja tambang di ruang rapat Sosrokartono Setda Jepara, Selasa (10/6). Peserta meminta perlindungan hukum bagi aktivitas tambang CV Senggol Mekar GS MD yang disebut telah mengantongi izin beroperasi di Dukuh Pendem dan Dukuh Toplek, Desa Sumberrejo, Kecamatan Donorojo.

Peserta audiensi juga meminta jaminan keamanan bagi pekerja tambang yang mengaku mengalami intimidasi dari kelompok penolak pertambangan. Mereka menyebut kegiatan tersebut telah melalui prosedur legal dan berkontribusi melalui pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas umum, serta penyerapan tenaga kerja lokal.

Pihak perusahaan juga disebut menyalurkan dana tanggung jawab sosial ke kas RT atau RW, berkomitmen mendukung pembangunan tahunan Desa Sumberrejo, dan bersedia melakukan penghijauan lahan di sekitar area operasional.

Tim terpadu bahas legalitas pertambangan

Aris menjelaskan, Pemkab Jepara memiliki Tim Terpadu Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berdasarkan SK Bupati Jepara Nomor 540/207 Tahun 2024. Tim tersebut menggelar rapat koordinasi pada 23 April 2025 untuk membahas legalitas tambang di Sumberrejo.

Tim itu melibatkan unsur Forkopimda dan perangkat daerah lintas sektor. Tugasnya mencakup penyusunan rencana penataan usaha tambang, pemantauan dan penertiban kegiatan pertambangan, penyampaian laporan kepada Bupati, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penegakan hukum terhadap tambang ilegal.

Pemkab Jepara juga telah menggelar audiensi dan forum dengar pendapat bersama berbagai pihak pada April dan Mei. Setelah audiensi terbaru, pemerintah akan mengadakan rapat koordinasi lanjutan bersama Forkopimda dan pihak terkait. Surat permohonan perlindungan serta klarifikasi dari CV Senggol Mekar telah diterima pemerintah daerah, Polres Jepara, dan Kodim 0719/Jepara.

Baca berita lain di Jepara