TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
JEPARA

DPRD Jepara Jelaskan Fungsi sebagai Jembatan Rakyat

DPRD Jepara
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (27/2/2025)
Lokasi
Radio Kartini
Pelaku
Prolegda
19 Prolegda pada 2023
Program
Sepuluh program perda pada 2025

DPRD Jepara membahas peran dan fungsinya dalam percepatan pembangunan melalui dialog di Radio Kartini, Kamis (27/2/2025). Dialog bertajuk Peran DPRD Jepara dalam Percepatan Pembangunan itu dipandu M. Safrudin, Sub Koordinator Media Massa Diskominfo Kabupaten Jepara.

Fungsi DPRD Jepara dalam pembangunan

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jepara Bustanul Arif menjelaskan, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mencakup penyusunan peraturan daerah (perda) bersama bupati atau perangkat daerah terkait. Setelah perda dibuat, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaannya oleh eksekutif.

DPRD juga menjalankan fungsi representasi sebagai wakil rakyat. Arif mengatakan, lembaga tersebut menyampaikan masukan dan harapan masyarakat kepada pemerintah. “Intinya DPRD menjadi jembatan masyarakat dan bupati (pemerintah-red),” ujar Arif.

Proses penyusunan perda di Jepara

Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jepara Padmono Wisnugroho menjelaskan, rancangan perda dapat berasal dari masukan perangkat daerah, seperti bidang perdagangan atau pariwisata. DPRD Jepara juga memiliki perda inisiatif untuk mengawal aspirasi masyarakat.

Masukan tersebut dibahas dan ditampung dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Wisnugroho menyebut pada 2023 terdapat 19 Prolegda, dengan tiga di antaranya merupakan inisiatif. Proses pembentukan perda juga melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui public hearing.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif mengatakan, penyusunan perda bisa berlangsung satu tahun atau lebih. Menurut dia, proses tersebut terkadang berlanjut hingga tahun berikutnya. Salah satu kendalanya adalah munculnya pro dan kontra di masyarakat sehingga pembahasan harus dilakukan secara objektif.

Pada 2025, terdapat sepuluh program perda usulan eksekutif dan legislatif. Selain itu, terdapat tiga perda inisiatif, yakni Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Baca berita lain di Jepara