Pemanfaatan Hutan Disepakati oleh Pemkab dan Perhutani

Pemkab Purbalingga dan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang pemanfaatan hutan untuk pembangunan di Kabupaten Purbalingga pada Senin (5/3/2018). Kesepakatan pemanfaatan hutan ini lahir dari rencana Pemkab Purbalingga merelokasi tempat tinggal korban longsor Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambu, karena lokasi yang dinilai aman hanya berada di lahan milik Perum Perhutani.

Menurut Bupati Purbalingga Tasdi, kondisi tersebut membuat Pemkab perlu berkomunikasi dengan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur agar memperoleh legalitas pemanfaatan hutan, termasuk untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Ia menegaskan, tanpa legalitas tersebut, Pemkab tidak dapat membangun fasilitas apa pun di atas lahan milik negara itu.

Lahan Shelter dan Gedung SMK N Karangjambu

Tasdi menjelaskan, khusus untuk Kecamatan Karangjambu, Pemkab Purbalingga meminjam 3 hektare tanah Perum Perhutani, terdiri atas 1 hektare untuk shelter dan 2 hektare untuk gedung SMK N Karangjambu. Menurut dia, Desa Jingkang membutuhkan tempat berkumpul untuk berlindung apabila sewaktu-waktu terjadi bencana seperti tanah longsor.

“SMK N Karangjambu sebenarnya sudah jalan. Mereka sudah punya Kepsek, Guru bahkan siswa tapi masih nginduk di gedung SMP N 1 Karangjambu. Pembebasan lahannya masih menemui kendala. Ketika ada bencana longsor di Jingkang, saya minta izin sekalian kepada Administratur Perhutani pinjam 3 hektare untuk shelter dan gedung SMK N 1 Karangjambu,” kata Tasdi.

Tasdi menambahkan, pembangunan gedung SMK sebenarnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sementara Pemkab Purbalingga hanya memfasilitasi lahan yang akan dibangun. Ia menyebut, MoU pemanfaatan hutan tersebut rencananya dibawa ke Kementerian BUMN di Jakarta pada Selasa (6/3/2018) karena Perum Perhutani berada di bawah kementerian itu. “Hari ini saya berangkat ke Jakarta bertemu Menteri Rini Soemarno menyerahkan MoU ini. Semoga akan cepat ditindaklanjuti karena MoU ini tidak hanya untuk Karangjambu,” imbuh Tasdi.

Empat Peruntukan Pemanfaatan Hutan Perhutani

Kesepakatan tersebut mencantumkan empat peruntukan pemanfaatan hutan Perhutani, yakni mitigasi dan penanggulangan bencana, pendidikan, pariwisata, dan agroforestri. Di sektor pariwisata, Pemkab Purbalingga berencana membuka hutan lindung untuk one day travelling menuju puncak Gunung Slamet menggunakan kendaraan sejenis jeep. “Kita tidak asal membuka hutan. Sudah dilakukan kajian yang tentu saja mempertimbangkan kelestarian hutan. Jadi profit dari pariwisata dapat, hutan pun tidak rusak,” ujar Tasdi.

Administratur Perum Perhutani KPH Banyumas Timur Didiet Widhy Hidayat menyatakan pemanfaatan hutan oleh Pemkab harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami mendukung niatan Pemkab Purbalingga. Sejauh untuk kesejahteraan rakyat Purbalingga kami akan support,” ujarnya. Menurut Didiet, kesepakatan pemanfaatan hutan tersebut menjadi bentuk dukungan Perum Perhutani terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemkab Purbalingga.

Baca berita lain di Purbalingga