Big Data Pajak 2026: Wamenkeu Nilai Bisa Optimalkan Penerimaan Negara

Big data pajak dinilai akan semakin krusial untuk mengoptimalkan penerimaan negara ke depan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan hal ini dalam International Tax Conference 2026 di Jakarta, Selasa (16/9/2026).

Menurut Juda, reformasi perpajakan yang bermakna tidak cukup hanya mengandalkan ambisi kebijakan, tetapi butuh bukti kuat dan komitmen terhadap kebijakan big data pajak yang terukur.

Peran Big Data Pajak dalam Penerimaan Negara

Juda menjelaskan bahwa pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan berpotensi membantu otoritas pajak mengidentifikasi potensi penerimaan yang selama ini belum tergali secara optimal, sekaligus meningkatkan akurasi analisis kepatuhan wajib pajak.

Penerapan big data pajak juga menghadapkan pemerintah pada tantangan menjaga keseimbangan fiskal — mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga disiplin fiskal lewat mobilisasi penerimaan yang lebih kuat, kualitas belanja yang lebih baik, dan pembiayaan yang prudent.

Riset Akademik Dorong Transformasi Pajak

Sejalan dengan penekanan pada kebijakan berbasis data, Kementerian Keuangan membuka call for paper 2026 bertema “Transforming Tax Policy and Administration to Drive Sustainable Growth and Revenue in the Digital Economy”.

Sebagai bagian dari dorongan big data pajak, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, melaporkan bahwa ajang riset tahun ini menjaring 435 naskah, dengan 30 di antaranya lolos sebagai finalis, 10 semifinalis, dan 6 naskah terbaik memperebutkan empat penghargaan utama plus dua penghargaan kehormatan.

Riset big data pajak ini mencakup sepuluh subtopik, mulai dari desain kebijakan, keadilan pajak, penegakan hukum di era digital, administrasi perpajakan, hingga penguatan basis penerimaan negara lewat perbaikan kebijakan dan kepatuhan wajib pajak.

Konferensi yang sama juga menjadi ajang Direktorat Jenderal Pajak memaparkan arah kebijakan insentif pajak nasional ke depan, sejalan dengan penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) yang mulai berlaku bagi perusahaan multinasional besar.

Pemanfaatan big data dalam perpajakan sejalan dengan tren transformasi digital yang juga tengah didorong pemerintah di sektor pengelolaan keuangan negara secara lebih luas, termasuk penguatan basis data kependudukan dan sistem pembayaran digital.

Dengan basis data yang makin terintegrasi, otoritas pajak diharapkan mampu mendeteksi potensi ketidakpatuhan secara lebih dini, sekaligus mempermudah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajibannya tanpa proses administrasi yang berbelit.

International Tax Conference 2026 sendiri mengangkat tema besar transformasi kebijakan dan administrasi pajak untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tengah ekonomi digital. Forum ini digelar Direktorat Jenderal Pajak bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Penekanan pada big data dan kebijakan berbasis bukti dinilai relevan dengan tantangan penerapan Pajak Minimum Global, yang mewajibkan tarif pajak efektif minimum 15 persen bagi perusahaan multinasional besar. Analisis data yang lebih presisi membantu pemerintah merancang skema insentif pajak yang tetap kompetitif tanpa melanggar koridor kesepakatan pajak internasional tersebut.

Selain forum riset akademik, konferensi ini turut menghadirkan ajang penghargaan bagi masyarakat umum lewat kompetisi konten dan bahan ajar bertema literasi pajak, sebagai bagian dari rangkaian program tahunan Pajak Bertutur — inisiatif Direktorat Jenderal Pajak untuk menumbuhkan kesadaran pajak sejak generasi muda, sejalan dengan visi memperkuat basis penerimaan jangka panjang lewat pendidikan, bukan semata penegakan hukum.

Kombinasi antara riset berbasis data, edukasi publik, dan penyesuaian kebijakan terhadap dinamika pajak global ini menjadi gambaran arah reformasi perpajakan Indonesia ke depan — bukan sekadar menaikkan tarif atau memperluas basis pemungutan, melainkan membangun sistem yang lebih presisi, adil, dan responsif terhadap perubahan ekonomi digital yang berlangsung cepat.

Penerapan big data pajak dalam administrasi perpajakan bukan konsep baru secara global — sejumlah otoritas pajak di negara maju telah lebih dulu mengintegrasikan analitik data dan kecerdasan buatan untuk memetakan pola kepatuhan wajib pajak, mendeteksi transaksi mencurigakan, serta memprediksi potensi penerimaan dari sektor-sektor tertentu secara lebih akurat dibanding metode audit konvensional.

Bagi Indonesia, langkah ini juga sejalan dengan upaya memperluas basis pajak di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, termasuk transaksi lintas platform dan perdagangan elektronik yang selama ini sulit terpantau lewat sistem pelaporan manual. Wamenkeu menekankan keberhasilan transformasi ini bergantung pada kualitas data yang terintegrasi antarlembaga, bukan semata kecanggihan teknologi yang digunakan.