Keterbukaan Informasi Publik Dibahas di Jepara

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik di Aula Gedung OPD Bersama lantai 3, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi serta pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik.

Sosialisasi tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peserta mendapat pemahaman mengenai prinsip keterbukaan, kewajiban badan publik menyediakan informasi, serta batasan informasi yang dikecualikan. Kegiatan mengangkat tema “Keterbukaan Informasi Publik Membuka Akses Informasi untuk Mewujudkan Jepara MULUS”.

Penguatan keterbukaan informasi publik

Kegiatan dihadiri Staf Ahli Bupati Jepara Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia, Sridana Paminto, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Ary Bachtiar. Hadir pula Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jepara Budhi Sulistyawan, Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Wahyanto, serta sekretaris dinas dan sekretaris kecamatan se-Kabupaten Jepara atau perwakilannya.

Dalam sambutannya, Sridana menekankan pentingnya penyampaian keterbukaan informasi publik secara jelas kepada masyarakat. Ia meminta setiap perangkat daerah mengedepankan koordinasi sejak awal sebelum informasi disampaikan ke publik agar tidak memicu kesalahpahaman dan klarifikasi pada kemudian hari.

Layanan informasi dan klasifikasi data

Budhi Sulistyawan menjelaskan sejumlah media informasi publik yang dapat dimanfaatkan, termasuk layanan aduan masyarakat melalui nomor 112. Ia juga memaparkan informasi yang dikecualikan beserta mekanismenya. Organisasi perangkat daerah yang memiliki data bersifat rahasia diminta berkoordinasi dengan Diskominfo untuk dilakukan pengecekan.

Narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa hak atas keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Materi itu mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Perwakilan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setyawan Hendra Kelana, menjelaskan fokus sosialisasi mencakup penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), klasifikasi informasi, standar layanan informasi publik, serta pemanfaatan aplikasi dan kanal PPID. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Baca berita lain di Jepara