Layanan Aduan Lingkungan Diminta Dibuka DLH Rembang

Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membuka layanan aduan lingkungan bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikan saat memimpin apel pagi di halaman kantor DLH Rembang, Kamis (13/1/2022).

Menurut Hanies, layanan aduan lingkungan diperlukan agar berbagai persoalan dapat segera direspons. Masalah yang dimaksud meliputi kerusakan lingkungan, pencemaran, sampah, dan limbah.

“Masalah lingkungan hubungannya dengan masyarakat, buka layanan aduan, aktifkan media sosialnya. Biar tau ada permasalahan apa di tengah – tengah masyarakat biar kita cepat menindaklanjuti,” tuturnya.

DLH Rembang Diminta Libatkan Komunitas

Hanies juga meminta DLH menggandeng komunitas pecinta lingkungan dan karang taruna. Menurut dia, keterlibatan kedua unsur tersebut dapat membantu penanganan persoalan lingkungan di masyarakat.

Untuk persoalan sampah, Hanies meminta penanganan dimulai dari tingkat rumah tangga. Salah satu langkah yang disebut ialah memperbanyak bank sampah dan menjaga agar fasilitas tersebut tetap aktif.

“Diidentifikasi dulu (semua bank sampah-red), saat ini bank sampah di Warugunung Pancur sudah jalan. Jadi mereka bisa menularkan ilmunya ke desa lain, kalau ada karangtaruna dari desa mana pengen belajar ke Warugunung,” katanya.

Layanan Aduan Lingkungan Dibuka lewat Media Sosial

Dalam urusan investasi, Hanies meminta DLH memfasilitasi sesuai kewenangannya dan memeriksa dokumen lingkungan secara cermat. Pemeriksaan itu mencakup Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan, serta analisis risiko.

DLH juga diingatkan agar tidak kecolongan dalam persoalan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti kejadian yang disebut pernah terjadi di Sluke. Hanies meminta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait diperkuat agar persoalan serupa tidak terulang.

Kepala DLH Dwi Purwanto menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut. Ia memastikan layanan aduan lingkungan akan dibuka melalui media sosial sebagai kanal saran dan masukan masyarakat.

“Jadi nanti kita buka lewat media sosial, minta saran, masukan masyarakat. Kira- kira ada kendal apa di lapangan, sebagai bahan kami untuk menindaklnjuti,” kata Dwi.

Dwi menambahkan, ruang publik, alun-alun, dan ruang terbuka hijau kini menjadi kewenangan DLH. Untuk alun-alun, DLH masih berada dalam masa transisi dan tengah memetakan sumber daya manusia serta sarana prasarananya.

Baca berita lain di Rembang