Konsultasi Publik RKPD 2026 Digelar Pemkab Purbalingga

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar Konsultasi Publik RKPD 2026 di Operation Room Graha Adiguna, Kantor Sekretariat Daerah Purbalingga, Senin (17/2/2025). Forum ini digelar untuk menampung aspirasi para pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Melalui Konsultasi Publik RKPD tersebut, pemerintah daerah menyelaraskan berbagai masukan yang berkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Kepala Bappelitbangda Purbalingga Kusmartadi mengatakan konsultasi publik tersebut menjadi forum untuk menyelaraskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah. Penyelarasan itu diperlukan untuk menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2026. Menurut dia, masukan yang disampaikan dalam forum menjadi bagian dari proses perencanaan agar rancangan awal RKPD dapat disusun sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Konsultasi Publik RKPD Bahas Prioritas Pembangunan

“Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026,” kata Kusmartadi. Ia menyebut rancangan awal RKPD 2026 harus memenuhi sejumlah prinsip, antara lain kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan kesinambungan. Prinsip tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen rancangan awal RKPD 2026 juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keselarasan itu diperlukan agar rencana kerja pemerintah daerah memiliki dasar penyusunan yang sesuai dengan arah pembangunan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, hasil Konsultasi Publik RKPD menjadi salah satu bahan dalam penyempurnaan dokumen tersebut.

Dalam paparannya, Kusmartadi menyampaikan empat prioritas pembangunan daerah untuk 2026. Prioritas itu meliputi peningkatan infrastruktur guna mendukung konektivitas ekonomi dan sosial, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian. Kedua bidang tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan yang dibahas dalam forum konsultasi publik.

Masukan DPRD dan Pemangku Kepentingan

Prioritas berikutnya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah daerah juga menetapkan digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Empat prioritas itu menjadi bahan pembahasan bersama dalam penyusunan RKPD 2026.

Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin turut menyampaikan pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD 2026. Ia berharap hasil Konsultasi Publik RKPD dapat menjadi acuan untuk merancang kebijakan pembangunan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pokok pikiran tersebut disampaikan sebagai masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

“Semoga rancangan awal RKPD 2026 dapat tersusun dengan baik sehingga pembangunan di Kabupaten Purbalingga semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Forum tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Para pemangku kepentingan itu memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Seluruh masukan menjadi bagian dari pembahasan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026.

Baca berita lain di Purbalingga