Anggaran Pilkada Purbalingga Disesuaikan Kemampuan Daerah

Pemkab Purbalingga mulai membahas anggaran Pilkada 2020 dengan menyesuaikannya pada kemampuan keuangan daerah. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyatakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU dan Bawaslu dijadwalkan pada 1 Oktober tahun ini. Pernyataan itu disampaikan saat memberi sambutan tasyakur satu tahun Bawaslu Purbalingga di Aula Kantor Bawaslu, Senin (19/8).

Anggaran Pilkada Jadi Beban Baru APBD

Menurut Bupati, tahapan pemilu mulai berlangsung pada September sehingga pembahasan anggaran masih dilakukan Pemkab Purbalingga. Ia menyebut anggaran Bawaslu yang sebelumnya akan dibebankan kepada APBN kini menjadi tanggungan APBD kabupaten.

Perubahan sumber pembiayaan tersebut membuat anggaran Bawaslu menjadi beban baru yang perlu diperhitungkan dalam APBD 2020. Bupati juga menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dan mengacu pada Permendagri 64 Tahun 2013, indeks keuangan yang diterapkan nantinya disamakan dengan APBN, bukan daerah.

“Ini yang bikin kita bingung. Akan tetapi nantinya akan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan tentunya mengikuti asas rasionalitas, bagaimana nanti ada win-win solution antara penyelenggara pemilu dengan Pemkab Purbalingga,” kata Bupati.

Bawaslu Siapkan Program Antipolitik Uang

Dalam kesempatan itu, Bupati mendoakan agar kinerja Bawaslu Purbalingga meningkat, terutama dalam transparansi dan profesionalitas. Ia juga menyampaikan terima kasih karena Bawaslu telah menjalankan tugas dengan baik, khususnya saat Pemilu serentak 2019.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Gugus Risdaryanto mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 sudah berjalan baik, tetapi kualitasnya masih perlu dikemas. Menurut dia, kualitas demokrasi yang baik ditandai dengan tidak adanya politik uang.

Gugus menyebut pencegahan politik uang membutuhkan waktu dan langkah strategis. Bawaslu akan merancang program pascapemilu, antara lain desa antipolitik uang dan desa pengawasan politik. Program tersebut dinilai perlu karena pendidikan antipolitik uang harus ditanamkan dari tingkat bawah, khususnya masyarakat.

Dalam evaluasi Pemilu 2019, Jawa Tengah mencatat 10 kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diregisterkan ke Mahkamah Konstitusi. Seluruh gugatan itu ditolak karena tidak terbukti. Gugus menyatakan kondisi tersebut menjadi dasar penilaian bahwa penyelenggaraan pemilu sudah berjalan baik.

Baca berita lain di Purbalingga