Fakta Kunci
Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah DIY memperkuat digitalisasi layanan Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan proses balik nama. Upaya itu dibahas dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan pinjam pakai kendaraan operasional untuk Samsat Kota Yogyakarta.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyebut sinergi Pemkot Yogyakarta, Pemda DIY, Bank BPD DIY, dan Bank Indonesia penting untuk memperkuat layanan perpajakan daerah. “Kita harapkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota, Pemda DIY, Bank BPD DIY, serta BI bisa lebih banyak mengeksplorasi pelayanan yang lebih sederhana,” ujarnya.
Digitalisasi layanan Samsat dipadukan dengan integrasi data
Menurut Wawan, digitalisasi layanan Samsat diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyoroti masih banyak kendaraan roda dua dan roda empat milik pendatang yang belum dimutasi ke wilayah DIY.
Melalui tata kelola digitalisasi layanan Samsat yang lebih mudah, masyarakat didorong melakukan mutasi kendaraan menjadi pelat AB. “Sehingga menjadi pendapatan baru untuk pemerintah kota,” kata Wawan.
Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta Putut Purwandono menyampaikan realisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2025 mencapai 94,7 persen. Sementara itu, realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat 97,4 persen.
Dukungan kendaraan operasional untuk pelayanan lapangan
Hingga 18 Mei 2026, realisasi penerimaan opsen PKB mencapai 37,4 persen dan opsen BBNKB sebesar 30 persen. Putut mengatakan sejumlah langkah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi, antara lain integrasi sistem informasi PKB dan BBNKB, optimalisasi kanal pembayaran melalui Bank BPD DIY, serta pengembangan akses data yang lebih terbuka dan akurat.
Dalam pertemuan itu, Pemkot Yogyakarta menandatangani pinjam pakai kendaraan operasional Samsat. Dukungan aset tersebut diarahkan untuk memperkuat mobilitas pelayanan dan koordinasi lapangan.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan opsen PKB dan opsen BBNKB merupakan pajak pemerintah kabupaten/kota yang dipungut bersamaan melalui mekanisme pelayanan Samsat. Ia menilai koordinasi antarpemerintah daerah diperlukan agar potensi pajak dapat dioptimalkan.
Ni Made menambahkan, akselerasi digitalisasi layanan Samsat perlu disertai sarana operasional yang memadai. Kendaraan operasional Samsat diharapkan mendukung kelancaran pelayanan publik, mempercepat koordinasi lapangan, dan membantu penerapan langkah strategis hasil pertemuan.
Baca berita lain di Yogyakarta