Pengawasan THR di Jepara Disiapkan Pemkab

Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyiapkan pengawasan THR keagamaan tahun ini. Langkah tersebut disampaikan Kepala Dinkop UKM Nakertrans Jepara Samiadji pada Selasa (13/4/2021), sekaligus dengan pembentukan posko pelaksanaan THR.

Menurut Samiadji, fasilitasi itu merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penengah antara pekerja dan perusahaan. Posko tersebut akan digunakan untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya. Dinas juga akan melaporkan data perusahaan yang membayarkan THR.

Posko Koordinasi Pelaksanaan THR

Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi R Eko Sulistiyono mengatakan, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah menyampaikan surat edaran M/6/HK.04/IV/2021 mengenai mekanisme menerima THR. Namun, surat edaran itu baru disampaikan kepada gubernur.

Pemerintah Kabupaten Jepara masih menunggu surat dari gubernur mengenai mekanisme pelaksanaan sampai tingkat bawah. “SE dari Menaker memang sudah ada. Tetapi untuk realisasi di bawah, kami masih menunggu petunjuk teknisnya seperti apa,” kata Eko.

Pengawasan THR Menyesuaikan Kondisi Perusahaan

Eko menyebut kondisi perusahaan pada masa pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi. Ketentuan mengenai kondisi tersebut telah diatur dalam surat edaran dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36/2001 tentang Pengupahan.

Jika perusahaan mengalami kesulitan, dinas akan memfasilitasi pertemuan antara karyawan dan pihak perusahaan untuk membuat kesepakatan bersama. “Sebisa mungkin THR dibayarkan penuh. Tapi untuk kondisi tertentu, tidak bisa dipaksakan, sehingga kami akan memfasilitasi dari pihak pekerja maupun perusahaannya,” ujarnya.

Di Kabupaten Jepara terdapat sekitar 833 perusahaan dengan berbagai skala dan 82.998 karyawan. Eko belum dapat memastikan jumlah perusahaan yang sanggup membayar penuh THR tahun ini. Pengawasan pembayaran akan dilakukan sebelum dan setelah Lebaran.

Baca berita lain di Jepara