2026, PIP di Jepara Diusulkan 50 Ribu Siswa Madrasah

Usulan penambahan kuota PIP di Jepara mengemuka saat ratusan peserta memadati Panti Asuhan Sunu Ngesti Tomo, Kabupaten Jepara, pada Minggu siang, 27 September 2026. Di sela suasana diskusi yang hangat itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid memaparkan rencana penambahan kuota bantuan pendidikan bagi siswa madrasah, dengan target penerima mencapai 50.000 siswa pada tahun 2026, jauh lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Ngobrol Pendidikan Islam atau Ngopi yang digagas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kudus. Mengusung tema “Pendidikan Islam dan Pengembangan SDM yang Profesional, Berintegritas, dan Berorientasi Pelayanan”, forum ini turut dihadiri kalangan Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, serta Pekerja Sosial Masyarakat yang aktif di lingkungan sosial Jepara.

Dampak Usulan Tambahan Kuota PIP di Jepara

Jika usulan PIP di Jepara itu terealisasi, dampaknya akan dirasakan langsung oleh puluhan ribu keluarga di Jepara yang selama ini menggantungkan biaya sekolah anak-anaknya pada bantuan pemerintah. Abdul Wachid menuturkan, pada 2025 dirinya telah menyalurkan 18.000 PIP kepada siswa madrasah, mulai dari jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah. Dengan kenaikan kuota menjadi 50.000 pada tahun berikutnya, semakin banyak keluarga kurang mampu berpeluang meringankan beban biaya sekolah.

Besaran bantuan PIP di Jepara dibedakan menurut jenjang pendidikan. Siswa Madrasah Ibtidaiyah menerima Rp450.000, siswa Madrasah Tsanawiyah mendapat Rp750.000, sementara siswa Madrasah Aliyah memperoleh Rp1,8 juta. “Di 2025, saya telah memberikan PIP kepada Kabupaten Jepara sebanyak 18.000 PIP. Itu dari madrasah, tsanawiyah, aliyah. Kami kasih program itu dari kelas 1 sampai selesai,” kata Abdul Wachid.

Bagi keluarga penerima, dampak bantuan PIP di Jepara ini bukan sekadar angka. Uang yang cair langsung dipakai untuk membeli seragam, buku, hingga membayar iuran sekolah yang kerap menjadi beban di awal tahun ajaran. Pengajuan tambahan kuota PIP di Jepara pada 2026 dilakukan Abdul Wachid melalui koordinasi dengan Bupati dan Kantor Kementerian Agama setempat, serta membuka jalur pengusulan lewat organisasi pendidikan keagamaan seperti Ma’arif dan Pergunu.

Dampak bagi Mahasiswa dan Guru Madrasah

Selain siswa madrasah, dampak sosialisasi ini turut menyentuh mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Abdul Wachid menjelaskan, mahasiswa penerima KIP Kuliah bisa mendapatkan Rp6,6 juta per semester atau setara Rp13,2 juta dalam setahun. Program ini terbuka bagi mahasiswa asal Jepara yang kuliah di UIN Sunan Kudus, UIN Walisongo Semarang, maupun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak lain yang disampaikan menyangkut nasib siswa dan mahasiswa yang telah lulus tetapi belum bisa mengambil ijazah karena tunggakan biaya administrasi. Pada 2026, Abdul Wachid membantu penyelesaian persoalan itu bagi siswa SMP dan SMA, termasuk 160 mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang ijazahnya sempat tertahan. “Tahun ini saya menyelesaikan 160 mahasiswa, ya. Kami menyelesaikan, membayar administrasinya dan anak-anak itu sudah bisa membawa ijazahnya,” ungkapnya.

Dampak sosialisasi PIP di Jepara juga terasa pada isu kesejahteraan guru madrasah dan pengajar keagamaan. Dalam dialog dengan peserta, seorang guru mengaku hanya menerima honorarium Rp300.000 per bulan. Abdul Wachid menanggapi dengan menyebut bantuan kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten Jepara yang besarnya Rp1,4 juta per tahun, jumlah yang menurutnya masih perlu ditingkatkan agar sepadan dengan beban kerja para pengajar.

Ia pun mengusulkan insentif tambahan sebesar Rp1,5 juta per bulan bagi guru madrasah, pengajar pondok pesantren, dan guru mengaji. “Doakan saja, saya memperjuangkan Mas-mas, Mbak-mbak, atau Ibu-ibu yang mengajar di pengajian, ngajar ngaji di pondok dan termasuk guru madrasah, saya perjuangkan dalam satu bulan Rp1.500.000,” kata Abdul Wachid. Perjuangan insentif guru ini disampaikan berbarengan dengan sosialisasi PIP di Jepara agar kesejahteraan pengajar turut mendapat perhatian yang sama besar.

Harapan dari Usulan PIP di Jepara

Abdul Wachid berharap usulan penambahan kuota PIP di Jepara pada 2026 dapat menjangkau lebih banyak siswa dari keluarga yang membutuhkan. Ia meminta masyarakat aktif mencari informasi dan melaporkan bila ada anak yang memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan. Ia juga mengajak orang tua memastikan anak-anaknya yang bersekolah di madrasah sudah mengetahui program tersebut agar tidak ada yang terlewat.

Dampak dari sosialisasi program PIP di Jepara semacam ini, menurut Abdul Wachid, bergantung pada seberapa jauh informasi program sampai ke masyarakat akar rumput. Karena itu, ia mengajak peserta Ngopi yang berasal dari Karang Taruna, Tagana, dan PSM untuk turut menjadi penghubung informasi program pemerintah kepada warga di lingkungan masing-masing, terutama keluarga yang selama ini kesulitan mengakses bantuan biaya pendidikan.

Ia menambahkan, siapa pun yang mengetahui adanya siswa atau mahasiswa dengan persoalan ijazah tertahan dapat melaporkannya kepada stafnya atau mendatangi Joglo Aspirasi Gotri. Pengalaman menangani kasus 160 mahasiswa Unisnu, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan administrasi semacam itu bisa diselesaikan apabila ada koordinasi antara pihak kampus, keluarga, dan pihak yang membantu pembiayaan, sehingga ijazah bisa segera diambil dan dipakai untuk melanjutkan pendidikan maupun melamar pekerjaan.

Selain di sektor pendidikan formal, Abdul Wachid mengaku pernah memperjuangkan bantuan bagi anggota Tagana yang sebelumnya hanya menerima honorarium terbatas saat bertugas menangani bencana. Ia menyebut kegiatan Ngopi di Jepara menjadi salah satu momentum untuk memastikan program PIP di Jepara, KIP Kuliah, penyelesaian ijazah, hingga insentif guru madrasah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Jepara.

Baca berita lain di Jepara