Lelang Jabatan Purbalingga Dijamin Gratis

Bupati Purbalingga Tasdi menjamin lelang jabatan untuk mengisi posisi Eselon II tidak dipungut biaya. Pernyataan itu disampaikan saat jumpa pers bersama wartawan di Rumah Makan Umah Glugu, Kecamatan Kemangkon, Rabu (28/2/2018). Tasdi menegaskan proses seleksi tersebut diselenggarakan melalui serangkaian ujian, bukan dengan penunjukan langsung.

39 pejabat mengikuti lelang jabatan untuk enam posisi

Tasdi mengatakan, enam jabatan Eselon II yang masih kosong sedianya dilantik pada 27 Februari. Namun, pelantikan tersebut urung dilakukan karena proses seleksi masih berjalan. Sebanyak 39 pejabat Eselon III, baik Eselon III A maupun III B, mengikuti proses lelang jabatan untuk memperebutkan enam posisi tersebut.

Enam posisi itu berada di sejumlah instansi. Jabatan yang diperebutkan meliputi Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Posisi lainnya berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes).

Hasil seleksi dikirim ke Komisi ASN

“Saya jamin tidak ada pungutan mengenai lelang jabatan. Kami ingin membuat kultur baru tentang jabatan eselon yang dulunya langsung tunjuk, kali ini melalui serangkaian ujian,” kata Tasdi. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa peserta tidak dikenai biaya selama mengikuti proses pengisian jabatan.

Menurut Tasdi, pejabat di Purbalingga harus memiliki kemampuan memecahkan masalah dan integritas yang tinggi. Karena itu, hasil tes para calon Eselon II akan dikirim terlebih dahulu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Lembaga tersebut akan memberikan rekomendasi mengenai peserta yang layak dan tidak layak.

“Nanti ajudan akan menyampaikan hasil tesnya ke komisi ASN. Setelah itu baru akan diketahui rekomendasinya. Siapa yang layak dan siapa yang tidak,” ujarnya. Tasdi merencanakan pelantikan pejabat struktural, termasuk Eselon II, pada pertengahan Maret. Ia meminta para pejabat mampu bekerja cepat, tepat, tuntas, dan produktif dalam menyelesaikan masalah.

Baca berita lain di Purbalingga