Kasus TN Karimunjawa Siap Masuk Persidangan, 4 Tersangka

Kasus TN Karimunjawa memasuki tahap persidangan setelah penyidik menuntaskan perkara empat tersangka perusakan dan pencemaran di Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Perkembangan itu disampaikan dalam konferensi pers di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, Kamis (13/6/2024). Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, proses hukum Kasus TN Karimunjawa berlanjut ke tahap penuntutan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyebut empat tersangka tersebut adalah S (50), TS (43), MSD (47), dan SL (50). Mereka merupakan pengusaha tambak udang yang tinggal di sejumlah daerah, termasuk Karimunjawa dan Surabaya. Keempat tersangka diproses dalam perkara yang berkaitan dengan aktivitas tambak budi daya udang di kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Berkas Kasus TN Karimunjawa Dinyatakan Lengkap

Berkas perkara keempat tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada 3 Juni 2024. Berkas itu kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jepara pada Senin, 10 Juni 2024. Penyerahan tersebut membuat perkara siap dilanjutkan ke persidangan dan menandai berakhirnya tahapan penyidikan.

Perkara tersebut mencakup dugaan tindak pidana konservasi sumber daya hayati dan ekosistem serta pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Ketentuan itu menjadi dasar penanganan perkara terhadap empat tersangka.

Penyidik Dalami Dugaan Pencucian Uang

Rasio mengatakan KLHK melibatkan sejumlah ahli lingkungan hidup dalam penyidikan, termasuk untuk memulihkan kerugian lingkungan akibat aktivitas tambak budi daya udang di Karimunjawa. Pelibatan ahli dilakukan dalam rangka mendalami dampak lingkungan dan proses pemulihan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ia juga memerintahkan penyidik mendalami dugaan pencucian uang yang dilakukan para tersangka.

“Kami tidak akan tinggal diam terhadap tindak kejahatan serius seperti perusakan dan pencemaran di Taman Nasional Karimunjawa ini,” kata Rasio. Ia menambahkan, penegakan hukum tersebut diarahkan untuk menghukum pelaku, memberikan efek jera, dan mencegah pelanggaran lingkungan terulang. Pernyataan itu disampaikan dalam perkembangan Kasus TN Karimunjawa yang kini siap memasuki persidangan.

Baca berita lain di Jepara