Kajari dan KONI Jepara Tanda Tangan MOU

KONI Jepara memperkuat koordinasi hukum dengan Kejaksaan Negeri Jepara melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pada Kamis (24/9/2026). Kegiatan itu dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara, S.H., M.H., Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara beserta jajaran, serta Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Jepara. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pemberian layanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam kegiatan tersebut, para pihak menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerja sama. Perjanjian itu mengatur dukungan hukum yang dapat diberikan kepada organisasi olahraga di Kabupaten Jepara. Layanan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi, termasuk ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengambilan kebijakan KONI Jepara.

Kerja sama ini menempatkan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain sesuai kewenangan Kejaksaan. Bagi KONI Jepara, akses tersebut berkaitan dengan kebutuhan organisasi dalam menangani urusan perdata dan tata usaha negara melalui mekanisme yang berlaku.

KONI Jepara Mendapat Tiga Layanan Hukum

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan organisasi olahraga. Koordinasi itu diperlukan ketika KONI Jepara menghadapi persoalan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi olahraga di tingkat kabupaten.

“Melalui kerja sama ini, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada KONI Kabupaten Jepara,” jelas Agung. Pernyataan itu menjelaskan ruang lingkup layanan yang disepakati dalam MoU serta batas pelaksanaannya sesuai ketentuan dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan.

Bantuan hukum menjadi bentuk layanan pertama. Layanan ini dapat digunakan ketika organisasi menghadapi perkara perdata maupun tata usaha negara yang berkaitan dengan kepentingan organisasi. Dalam mekanisme yang berlaku, JPN dapat mewakili kepentingan hukum pihak yang memperoleh bantuan. Penanganannya tetap mengikuti ruang lingkup perjanjian dan aturan yang menjadi dasar kewenangan Kejaksaan.

Bentuk kedua adalah pertimbangan hukum. Melalui layanan itu, KONI Jepara dapat memperoleh pandangan dan masukan hukum sebelum mengambil keputusan yang memiliki aspek perdata atau tata usaha negara. Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari proses organisasi dalam melihat hak, kewajiban, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan suatu urusan.

Koordinasi Mendukung Tata Kelola Organisasi

Kegiatan KONI Jepara berkaitan dengan pembinaan atlet, pengembangan cabang olahraga, dan penyelenggaraan aktivitas keolahragaan. Karena itu, pelaksanaan administrasi dan kepatuhan pada ketentuan hukum menjadi bagian dari tata kelola. Pendampingan dari JPN dapat membantu menangani persoalan organisasi melalui jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara, Miftah Arifin, bersama jajaran hadir dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Setda Jepara Ari Bahtiar juga tercatat sebagai pihak yang hadir. Kehadiran para pihak memperlihatkan adanya ruang koordinasi antara KONI, Kejari Jepara, dan unsur pemerintah daerah dalam kegiatan yang berkaitan dengan urusan hukum organisasi.

Miftah menyampaikan, “Kerja sama ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara KONI Kabupaten Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara, terutama dalam menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.” Pernyataan itu menempatkan komunikasi antara kedua lembaga sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan.

Selain bantuan dan pertimbangan hukum, MoU mencakup tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Layanan ketiga tersebut dijalankan sesuai kewenangan Kejaksaan serta ketentuan yang berlaku. Dengan tiga bentuk layanan itu, kebutuhan hukum KONI Jepara dapat dibahas berdasarkan jenis persoalan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Agung menambahkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran dalam memberikan layanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai kewenangannya. Peran tersebut menjadi bagian dari fungsi Kejaksaan pada bidang Datun. Pelaksanaan layanan tetap memperhatikan isi kerja sama, kebutuhan organisasi, serta aturan yang mengatur tindakan hukum.

Penandatanganan pada Kamis (24/9/2026) menandai dimulainya landasan kerja sama antara Kejari Jepara dan KONI Kabupaten Jepara. Kesepakatan itu menjadi dasar bagi kedua pihak untuk membangun komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dalam menjalankan tugas masing-masing, termasuk ketika organisasi memerlukan bantuan, pertimbangan, atau tindakan hukum lain sesuai ketentuan.

Ruang lingkup kerja sama tersebut memberikan kesempatan bagi KONI Jepara untuk memperoleh pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan organisasi. Bantuan hukum dapat diberikan dalam penanganan perkara perdata maupun tata usaha negara sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan.

Dalam pelaksanaannya, JPN dapat mewakili kepentingan hukum pihak yang memperoleh bantuan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Pendampingan itu juga dapat menjadi sarana bagi organisasi untuk memperoleh pandangan hukum sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek perdata maupun tata usaha negara.

Ketiga bentuk layanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pelaksanaannya tetap memperhatikan ruang lingkup perjanjian dan mekanisme yang telah ditetapkan. Kesepakatan itu sekaligus menjadi dasar bagi kedua pihak untuk membangun komunikasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Baca berita lain di Jepara