Sensus Offline Purbalingga Dilaksanakan September

Sensus offline di Purbalingga dijadwalkan berlangsung pada September 2020 setelah pendataan secara online mencakup 26 persen penduduk atau 244.483 jiwa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Suprih Handayani, menyampaikan hal itu di Pendopo Dipokusumo, Kamis (18/6).

Menurut Suprih, sebanyak 74 persen penduduk Purbalingga masih harus mengikuti sensus offline. Pendataan online sebelumnya berlangsung sejak pertengahan Februari hingga Mei 2020. Ia mengatakan, pelaksanaan sensus lanjutan akan menyesuaikan kondisi anggaran yang telah mengalami refocusing.

Metode sensus offline diubah

Pelaksanaan sensus offline tidak lagi sepenuhnya menggunakan metode wawancara. BPS akan mengubah proses bisnisnya menjadi sistem drop and pick up. Petugas akan menyerahkan draf pendataan melalui RT, kemudian mengambilnya kembali setelah diisi.

Pengolahan data hasil pendataan tersebut direncanakan dilakukan pada tahun berikutnya karena keterbatasan anggaran. Suprih mengatakan, kondisi itu membuat BPS belum dapat menyajikan data pada tahun berjalan. BPS juga meminta kerja sama jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga tetap berlanjut selama pelaksanaan sensus offline.

Pendataan lain yang disiapkan BPS

Selain sensus penduduk, BPS menurunkan petugas untuk memperbarui data potensi desa pada 15 Juni hingga 15 Juli. BPS juga akan mendata dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2020.

BPS Purbalingga turut menerima apresiasi atas aplikasi One Touch Statistic (OTS) yang lolos seleksi administrasi kompetisi inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aplikasi itu memuat data Kabupaten Purbalingga, antara lain kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk memperbaiki data luas panen padi dan jagung, BPS menggunakan teknologi satelit serta aplikasi berbasis Android melalui metode Kerangka Sampel Area. Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan produksi hingga tiga bulan ke depan.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan kualitas data penting untuk menentukan kebijakan dan penyaluran bantuan. Ia menyebut data kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tercatat 15,03 persen, sementara bantuan setelah pandemi Covid-19 telah mencakup hampir 76 persen dari seluruh keluarga penerima di wilayah tersebut.

Baca berita lain di Purbalingga