Intervensi Kemiskinan Yogyakarta Disusun Berbasis Data

Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dalam Entry Meeting evaluasi tata kelola data kesejahteraan sosial dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (17/9/2024). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Yudistira Balai Kota itu membahas penguatan basis data untuk mendukung intervensi kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadjaya mengatakan, pemutakhiran dan integrasi data penerima bantuan sosial dilakukan secara berkala. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus diperbarui untuk mengoptimalkan program agar sesuai dengan sasaran penerima.

Intervensi kemiskinan mengacu pada pemadanan data

Aman menyebut pemadanan data penerima bantuan sosial dilakukan dengan mengintegrasikan DTKS, Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang masih dalam proses implementasi. Basis data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Menurut dia, pemetaan sasaran dan bentuk intervensi program telah dilakukan sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah kota juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kota dengan melibatkan lintas perangkat daerah, kemudian berlanjut hingga Kemantren dan Kelurahan.

“Kota Yogya sudah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di level Kota yang melibatkan lintas perangkat daerah, kemudian di Kemantren hingga Kelurahan, maka secara bertahap intervensi program bisa dipastikan benar-benar tepat sasaran,” kata Aman.

Ia menyampaikan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta turun dari 6,49 pada 2023 menjadi 6,26 pada 2024. Penurunan tersebut disebut berlangsung seiring pelaksanaan program yang disusun berdasarkan pemetaan dan klasifikasi sasaran.

Evaluasi BPKP mencakup data dan layanan digital

Dalam aspek SPBE, Pemkot Yogyakarta mengandalkan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai layanan publik terintegrasi. Aman mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Pengendali Teknis BPKP Perwakilan DIY Eko Herman Budi Rahardjo menjelaskan, evaluasi mencakup efektivitas dan ketepatan basis data penerima bantuan, pemutakhiran, integrasi, serta pemanfaatan data. Evaluasi juga menilai kesiapan infrastruktur sistem dan sarana prasarana basis data.

Eko mengatakan hasil evaluasi akan memuat rekomendasi perbaikan bagi program penanggulangan kemiskinan. BPKP juga mengapresiasi JSS yang masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional pada 2023. Menurut dia, inovasi tersebut perlu terus ditingkatkan untuk mendukung transformasi dan keterpaduan layanan publik berbasis digital.

Baca berita lain di Yogyakarta