Audiensi PEKAT IB, Pemkab Jepara Bahas Masukan

Pemerintah Kabupaten Jepara menerima Audiensi PEKAT IB Jepara di Ruang Command Center Sekretariat Daerah Jepara, Rabu (24/4/2024). Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Jepara Edy Sujatmiko itu membahas sejumlah masukan terkait pengelolaan sampah, infrastruktur, penerangan jalan, dan rumah kost ilegal.

Audiensi PEKAT IB Bahas Sampah dan Infrastruktur

Ketua DPD PEKAT IB Jepara Priyo Hardono menyampaikan persoalan pengelolaan sampah di wilayah Jepara bagian selatan. Masukan tersebut menjadi salah satu topik utama dalam audiensi bersama Pemkab Jepara. Pembahasan juga mencakup kondisi fasilitas pendukung dan kebutuhan penanganan sampah di wilayah yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat.

Priyo turut menyoroti perbaikan jalan, drainase, dan jembatan di sekitar kawasan industri Pecangaan–Kalinyamatan–Mayong. Selain itu, ia menyampaikan kebutuhan lampu jalan dan rambu lalu lintas di kawasan tersebut. Masukan mengenai infrastruktur itu disampaikan bersama persoalan pengelolaan sampah yang masih perlu ditangani.

Edy mengatakan Pemkab Jepara akan bekerja sama dengan PT Semen Gresik Pabrik Rembang pada 2025 untuk mengelola sampah menggunakan sistem Refuse Derived Fuel (RDF). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jepara Aris Setiawan menambahkan, pemerintah berencana membangun TPST di Desa Pelang dan meningkatkan status TPA Bandengan menjadi TPST.

Pengelolaan sampah juga akan melibatkan sejumlah pemerintah desa dan perusahaan sekitar untuk mengelompokkan sampah. Langkah itu ditujukan untuk mengatasi timbunan sampah di pinggir jalan, khususnya di sekitar kawasan industri. Pengelompokan sampah menjadi bagian dari upaya penanganan yang dibahas dalam Audiensi PEKAT IB tersebut.

Rencana PJU dan Penertiban Rumah Kost

Untuk jalan, drainase, dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebut perbaikan sementara masih bersifat klinik jalan karena refocusing APBD 2024. Pemkab Jepara tetap mengupayakan perbaikan dilakukan secara maksimal. Kondisi anggaran tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur.

Edy menyarankan Dinas Perhubungan menggandeng perusahaan sekitar untuk pengadaan PJU mandiri dengan panel surya melalui dana CSR. Usulan itu berkaitan dengan kebutuhan penerangan jalan di kawasan yang menjadi perhatian dalam pertemuan.

Terkait rumah kost yang belum memiliki izin, Pemkab Jepara akan mengkaji peraturan daerah. Jika diperlukan operasi, pemerintah akan berkomunikasi dengan Forkopimda dan menindaklanjuti berdasarkan koridor hukum yang berlaku. Pembahasan itu menjadi bagian lain dari masukan yang disampaikan dalam audiensi.

Baca berita lain di Jepara