Digitalisasi Perizinan Didorong Pemkot Yogyakarta

Digitalisasi perizinan didorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat layanan lebih transparan dan akuntabel. Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyampaikan hal itu saat memimpin apel pagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Senin (13/1/2025) di Komplek Balai Kota.

Menurut Sugeng, pelayanan terpadu satu pintu diperlukan untuk menyederhanakan layanan agar lebih efektif dan efisien. Masyarakat juga perlu semakin mudah mengetahui persyaratan, prosedur, biaya, serta jangka waktu pelayanan perizinan.

Digitalisasi perizinan perlu diikuti kapasitas SDM

Sugeng mengatakan digitalisasi dalam pelayanan perizinan tidak dapat dihindari. Karena itu, adaptasi teknologi dan kapasitas sumber daya manusia harus mengikuti perkembangan. Ia juga menyebut berbagai inovasi pelayanan perlu terus dikembangkan.

Penyelenggaraan layanan yang efektif dan efisien dinilai dapat mendorong keterbukaan akses informasi bagi masyarakat. Layanan tersebut juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam berusaha, serta peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

Edukasi regulasi perizinan diperkuat pada 2025

Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta Budi Santosa mengatakan pihaknya akan berfokus pada edukasi masyarakat mengenai regulasi pelayanan perizinan pada 2025. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

Selain berkomitmen memberikan pelayanan perizinan berkualitas, DPMPTSP akan memperkuat edukasi secara persuasif dan konsultatif. Edukasi dilakukan melalui media online dan offline, termasuk media sosial yang banyak digunakan masyarakat.

Regulasi dan standar operasional prosedur tersedia di situs web. Masyarakat yang mengalami kendala memahami persyaratan dapat berkonsultasi di Mal Pelayanan Publik, melalui aplikasi Jogja Smart Service pada menu Konsultasi Perizinan, atau lewat nomor WhatsApp 087734563232 dan Instagram @dpmptsp_kotajogja.

Baca berita lain di Yogyakarta