Kebijakan Prioritas Purbalingga Fokus Atasi Kemiskinan

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memaparkan enam kebijakan prioritas untuk pelaksanaan 2023 dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Rabu (26/1), di OR Graha Adiguna. Kebijakan prioritas itu disusun berdasarkan evaluasi permasalahan hingga 2021 dan isu strategis daerah.

Enam kebijakan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kualitas manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan desa.

Kebijakan prioritas dan masalah kemiskinan

Hasil evaluasi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Purbalingga naik dari minus 1,23 persen menjadi 3,43 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 6,1 persen menjadi 6,05 persen. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,97 menjadi 69,15, sedangkan tingkat kemiskinan tercatat 16,24 persen.

“Jadi pertumbuhan ekonomi bagus, pengangguran terbuka bagus karena turun dan tingkat kemiskinan kita masih meningkat. IPM mengalami peningkatan, jadi PR kita nomor satu adalah masalah kemiskinan,” kata Bupati Tiwi.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah daerah menyiapkan peningkatan akses pangan bagi kelompok rentan, akses air bersih, rumah layak huni, sanitasi, santunan kematian bagi keluarga kurang mampu, serta revitalisasi Rumah Singgah. Pemkab juga akan meningkatkan akurasi sasaran perlindungan sosial dan memberikan fasilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Bantuan jaminan sosial juga mencakup Orang Dengan Kecacatan Berat, santunan penderes jatuh, santunan anak yatim atau piatu, serta santunan korban bencana alam. Pemerintah daerah menyatakan perlu membangun sinergi dengan lembaga filantropi.

Program kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur

Peningkatan kualitas manusia diarahkan melalui perbaikan layanan kesehatan, termasuk mendorong akreditasi paripurna puskesmas, menambah satu puskesmas di Gambarsari, dan meningkatkan kelas RSUD. Di bidang pendidikan, strategi yang disiapkan meliputi bantuan AUSTS atau Mageh Padha Sekolah serta peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan.

Pemkab juga merencanakan perluasan pelayanan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan kegiatan kepemudaan. GOR Mahesa Jenar akan direvitalisasi untuk mendukung kegiatan kesenian dan kepemudaan. “Inshaallah GOR Indoor akan selesai tahun 2022 ini,” kata Bupati.

Di sektor ekonomi, pemerintah daerah menyiapkan stimulus bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Program Kartu Pra Kerja Purbalingga, percepatan investasi, pelatihan keterampilan produktif, pemulihan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan komoditas sektor primer. Pasar Badog juga akan dibangun, sementara revitalisasi pasar desa dan sertifikasi pasar rakyat turut diupayakan.

Untuk infrastruktur, strategi yang dipaparkan mencakup penguatan jalan, infrastruktur perhubungan, peningkatan pengelolaan sampah, serta pembangunan ruang terbuka hijau.

Baca berita lain di Purbalingga