Pelatihan PUG Yogyakarta Butuh Sinergi Lintas Sektor

Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar pelatihan PUG selama dua hari pada 22–23 April 2025 di Kompleks Balai Kota Yogya, Umbulharjo. Kegiatan ini diikuti seluruh sekretaris perangkat daerah secara luring dan seluruh pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta secara daring.

Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengatakan pelatihan PUG merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pelatihan PUG Perkuat Pemahaman Perangkat Daerah

Retnaningtyas menilai pengarusutamaan gender bukan hal baru, tetapi pelaksanaannya masih kerap dianggap sebagai tanggung jawab satu dinas. Menurut dia, keberhasilan PUG membutuhkan kerja lintas sektor yang diawali pemahaman bersama di setiap perangkat daerah.

“Pengarusutamaan gender bukanlah hal baru, namun implementasinya masih sering dianggap sebagai tugas satu dinas saja. Padahal, keberhasilannya memerlukan kerja lintas sektor, dan itu dimulai dari pemahaman bersama di setiap perangkat daerah,” ujar Retnaningtyas saat membuka pelatihan, Selasa (22/4).

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki landasan hukum pelaksanaan PUG. Sebelumnya, kebijakan tersebut berpedoman pada Perwal No. 53 Tahun 2018. Kini, pemerintah daerah memiliki Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan PUG. Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai aturan teknis pelaksanaan masih dalam proses finalisasi.

Penerapan Kesetaraan Gender di Berbagai Dinas

Retnaningtyas menyebut regulasi perlu disertai pelaksanaan yang konsisten. Ia mengatakan praktik PUG telah berjalan di sejumlah perangkat daerah, meskipun belum seluruhnya diidentifikasi sebagai bagian dari strategi gender.

Di bidang pendidikan, misalnya, Dinas Pendidikan memastikan anak-anak perempuan tidak tertinggal dalam akses layanan pendidikan. Menurut Retnaningtyas, langkah tersebut merupakan bentuk penerapan PUG.

Contoh lain diterapkan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melalui desain bangunan yang ramah anak dan disabilitas. Tangga dibuat tidak curam dan dilengkapi ramp atau jalur landai agar anak-anak serta pengguna kursi roda dapat mengakses fasilitas publik dengan aman dan nyaman.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Wirawan Hari Yudo, mengatakan kemitraan strategis, konsisten, dan berkelanjutan dengan masyarakat, akademisi, serta dunia usaha perlu ditingkatkan. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, dan praktisi gender.

Baca berita lain di Yogyakarta