E-Katalog Versi 6 Didorong untuk Efisiensi Pengadaan Jepara

Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong penerapan E-Katalog Versi 6 untuk mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut disosialisasikan kepada para penyedia barang dan jasa se-Kabupaten Jepara melalui kegiatan bimbingan teknis di Gedung Shima, Kompleks Setda Jepara, Selasa (29/4/2025).

Kegiatan itu dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar. Ia menekankan pentingnya penggunaan sistem digital untuk membangun proses pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan E-Katalog Versi 6 juga diarahkan untuk mendukung ekosistem industri dalam negeri serta pelaku usaha lokal.

E-Katalog Versi 6 Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Ary mengatakan E-Katalog Versi 6 memudahkan penyedia dan pengguna dalam menemukan produk. Sistem ini juga memberikan prioritas kepada produk dalam negeri serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM/UMKK.

“E-Katalog V6 tidak hanya mempermudah discovery produk, tapi juga memberi prioritas bagi produk dalam negeri (PDN) dan pelaku UMKM/UMKK,” jelas Ary Bachtiar.

Menurut Ary, penerapan katalog elektronik tersebut selaras dengan sejumlah regulasi. Di antaranya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta keputusan Kepala LKPP mengenai penyelenggaraan katalog elektronik.

Transaksi Pengadaan Elektronik Jepara Meningkat

Data yang disampaikan dalam kegiatan itu menunjukkan transaksi pengadaan elektronik di Jepara mengalami tren positif selama tiga tahun terakhir. Pada 2022, tercatat 21.693 paket pengadaan dengan nilai transaksi Rp 50,2 miliar.

Jumlah tersebut menjadi 21.616 paket dengan nilai transaksi Rp 51,2 miliar pada 2023. Pada 2024, transaksi meningkat signifikan menjadi 28.797 paket dengan nilai mencapai Rp 61,1 miliar.

Ary juga menyoroti tantangan keamanan digital, termasuk pengambilalihan akun secara ilegal dan berbagai upaya jahat lainnya. E-Katalog Versi 6 dilengkapi fitur manajemen akun yang lebih kuat serta dukungan integrasi data yang selaras dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Melalui bimbingan teknis tersebut, para penyedia diharapkan memahami sistem baru dan dapat beradaptasi dalam proses pengadaan. Mereka juga didorong berperan aktif mendukung tata kelola pengadaan yang modern dan inklusif di Kabupaten Jepara.

Baca berita lain di Jepara