Sampah Organik Yogyakarta Dikelola di Kelurahan 2026

Sampah organik di Kota Yogyakarta akan diselesaikan sepenuhnya di tingkat kelurahan mulai 2026. Kebijakan itu dibahas dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah di Ruang Bima Balai Kota, Senin (15/12/2025). Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan unit pengelolaan sampah (UPS) tidak lagi menerima sampah organik. Perubahan ini membuat pengelolaan di tingkat wilayah menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut.

Sampah organik dikelola melalui kelurahan

Hasto meminta setiap wilayah menyiapkan sistem pengelolaan mandiri dengan memanfaatkan potensi di kelurahan, termasuk meeting point para penggerobak sampah. Setiap penggerobak didorong memiliki satu biopori untuk mengolah sampah tersebut. Dengan sistem itu, proses pengelolaan dapat dilakukan lebih dekat dengan sumber sampah dan tidak bergantung pada UPS.

“Tahun 2026 UPS sudah tidak menerima sampah organik. Maka sampah organik harus selesai di kelurahan. Kita manfaatkan meeting point penggerobak, dan setiap penggerobak kita dorong memiliki satu biopori untuk mengelola sampah organik,” ujar Hasto.

Ia menekankan tidak boleh ada sampah organik basah maupun kering yang masuk ke depo atau UPS. Sampah kering yang masih dapat dimanfaatkan tetap dipilah dan dikumpulkan di satu titik, seperti Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) atau kantor kelurahan, sebelum dijemput Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pemilahan menjadi tahapan yang harus dilakukan sebelum sampah dikumpulkan dan diangkut.

DLH siapkan ember dan biopori jumbo

Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan pengetatan penerimaan sampah organik di depo dan UPS mulai dilakukan. Saat ini masih ada toleransi sekitar dua minggu untuk masa penyesuaian, tetapi kebijakan tersebut akan diterapkan secara tegas setelahnya. Masa penyesuaian itu digunakan agar wilayah dapat menyiapkan pola pengelolaan sesuai arahan pemerintah.

DLH telah mendistribusikan sekitar 1.000 ember pengelolaan sampah organik. Pembangunan biopori jumbo juga terus dilakukan dengan target satu biopori untuk setiap dua RT. Rajwan menyebut saat ini sudah ada sekitar 800 biopori jumbo. Penyediaan sarana tersebut mendukung pengelolaan secara mandiri di lingkungan warga.

Uji coba penghentian penerimaan sampah organik dijadwalkan berlangsung di Unit Pengelolaan Sampah Kranon mulai 13 Desember 2025. Penutupan depo RRI dialihkan ke dua lokasi, yakni Terban dan Hayamwuruk. Pengaturan lokasi itu menjadi bagian dari penyesuaian penerimaan sampah di wilayah tersebut.

Hasto menyebut perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan utama. Pemerintah wilayah didorong bersikap persuasif serta mengoptimalkan biopori jumbo secara komunal melalui dukungan APBD dan skema Corporate Social Responsibility (CSR). Mulai 1 Januari, pengelolaan sampah harus diselesaikan di wilayah masing-masing karena sampah tidak lagi dapat dibuang ke TPA. Pemerintah wilayah juga perlu memastikan pemilahan dan pengumpulan berjalan sesuai sistem yang disiapkan.

Baca berita lain di Yogyakarta