Evaluasi APBD 2024 Disoroti Pemkab Batang

Evaluasi APBD 2024 Kabupaten Batang menyoroti sejumlah hal yang memerlukan perhatian bersama sesuai peraturan. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan hal itu seusai Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (4/12/2023).

Hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah mencatat perlunya perbaikan dalam konsistensi proses penyusunan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai ketentuan.

Evaluasi APBD 2024 dan prioritas anggaran

Lani mengatakan evaluasi tersebut turut mencakup peningkatan kontribusi terhadap program prioritas nasional, konsistensi pengalokasian anggaran, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, serta prioritas penggunaan kendaraan listrik.

“Selain itu, peningkatan kontribusi terhadap program prioritas nasional, konsistensi dalam pengalokasian anggaran, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, serta prioritas penggunaan kendaraan listrik juga menjadi fokus dalam evaluasi ini,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Batang akan mengambil langkah strategis agar anggaran sesuai kebutuhan riil dan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Perhatian khusus diberikan pada penggunaan kendaraan listrik bermotor sebagai bagian dari upaya efisiensi dan keberlanjutan lingkungan.

Struktur keuangan Kabupaten Batang

Lani menjelaskan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi kebutuhan kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas, termasuk sarana prasarana penunjang. Pemkab Batang juga menyiapkan payung hukum yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut.

Dalam pengelolaan anggaran publik, Pemkab Batang berkomitmen lebih cermat mengidentifikasi alokasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) untuk memastikan kewajiban keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap terpenuhi.

Pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD 30 November 2023, hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dibahas. Struktur APBD yang akan disampaikan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat pendapatan Rp1.902.452.411.838,00 dan belanja Rp1.956.534.612.233,00, dengan defisit Rp54.082.200.395,00.

Penerimaan pembiayaan tercatat Rp61.582.200.395,00, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp7.500.000.000,00. “Surplus pembiayaan sebesar Rp54.082.200.395,00 akan digunakan untuk menutup defisit anggaran,” pungkas Lani.

Baca berita lain di Batang