Pemkab Purbalingga Jawab Pandangan soal Perubahan APBD

Pemkab Purbalingga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD mengenai Perubahan APBD tahun anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Rabu (7/8/24). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purbalingga dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Sudono, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. Jawaban Bupati Purbalingga dibacakan oleh Herni Sulasti.

Perubahan APBD Prioritaskan Ekonomi dan Kemiskinan

Dalam pidatonya, Pemkab Purbalingga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang pada prinsipnya menerima Raperda tentang Perubahan APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi dan Badan Anggaran. “Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Purbalingga yang telah menyampaikan pandangan umumnya, yang pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi maupun Badan Anggaran,” kata Herni.

Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Purbalingga menjelaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, terutama dari BLUD RSUD dan puskesmas. Sementara itu, prioritas belanja pada Perubahan APBD 2024 diarahkan untuk penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia.

Prioritas tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, peningkatan kualitas manusia, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan desa.

Jawaban soal Sampah, Jalan, dan Pendapatan Daerah

Menanggapi pandangan Fraksi PKB dan Fraksi Amanat Nasional, Pemkab Purbalingga menyebut telah melakukan kajian melalui rencana induk persampahan dan perencanaan teknis manajemen persampahan. Pengelolaan sampah dilaksanakan dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang pada sumber sampah.

Pemkab juga menyampaikan inovasi Merdeka Sampah untuk meningkatkan ekonomi rakyat melalui pengelolaan sampah dan optimalisasi tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) yang telah terbangun. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah terus menggali potensi melalui peningkatan kinerja pelayanan pajak, retribusi daerah, BLUD, dan BUMD.

Realisasi belanja daerah hingga semester 1 tahun 2024 tercatat Rp905.916.288.923 atau 42,23 persen dari total pagu APBD murni 2024. Anggaran pemeliharaan berkala jalan dalam perubahan APBD 2024 direncanakan sebesar Rp11,19 miliar, sedangkan pemeliharaan rutin sebesar Rp10,4 miliar.

Realisasi PAD sampai semester 1 tahun 2024 mencapai 49,66 persen. Rinciannya meliputi pajak daerah 43,91 persen, retribusi daerah 51,99 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 61,56 persen, serta lain-lain PAD yang sah 47,064 persen. Pemkab menyatakan akan terus mengoptimalkan peran BUMD agar dapat memberikan dividen untuk meningkatkan PAD.

Baca berita lain di Purbalingga