TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
PURBALINGGA

Pelayanan Kesehatan Purbalingga Diminta Terus Ditingkatkan

pelayanan kesehatan
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Rabu (28/2)
Pelaku
Bupati Purbalingga H. Tasdi
Lokasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
IPM
67.02 persen menjadi 67.42 persen
Prosedur
Usulan tenaga kerja melalui kepala dinas

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga diminta terus ditingkatkan oleh tenaga kesehatan. Permintaan itu disampaikan Bupati Purbalingga H. Tasdi saat memberikan pembinaan kepegawaian di Dinas Kesehatan, Rabu (28/2).

Kegiatan tersebut dihadiri pejabat struktural dari Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit umum daerah, serta rumah sakit ibu dan anak. Bupati mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga.

Pelayanan kesehatan tetap menjadi perhatian

“Kami sadar masih kurangnya tenaga pegawai kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Namun, kami pesan untuk mengarahkan stafnya agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Tasdi.

Dalam pembinaan itu, Tasdi juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10. Fungsi tersebut mencakup pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

ASN diminta menaati aturan kepegawaian

Tasdi meminta ASN memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku. Ia mencontohkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur pakaian dan jam kerja.

Ia juga mengapresiasi kontribusi bidang kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, IPM pada 2017 meningkat dari 67.02 persen menjadi 67.42 persen, salah satunya dipengaruhi sektor kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Drg. Hanung Wikantono mengatakan usulan penambahan tenaga kerja kesehatan atau honorer harus melalui kepala dinas terlebih dahulu. “Jika ada usulan untuk penambahan tenaga kerja atau honorer lewat kepala dinas dulu, karena kebutuhan jangan langsung ke bupati dan memang ada tahapannya,” katanya.

Baca berita lain di Purbalingga