Fakta Kunci
Berkas LKPJ Bupati Purbalingga akan diserahkan kepada DPRD pada 14 Maret 2018. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera melengkapi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Kelengkapan berkas LKPJ baru 20 persen
Asisten Administrasi Umum Setda Purbalingga, Trigunawan Setyadi, mengatakan baru 20 persen OPD yang telah melengkapi rincian kekurangan berkas LKPJ. Sementara itu, sebagian besar OPD masih harus menyelesaikan dokumen pendukung untuk mempercepat penyusunan laporan.
Dalam pengarahan penyusunan LKPJ Bupati di Aula Ardi Lawet, Trigunawan menyebut sembilan OPD yang berkasnya dinyatakan lengkap. OPD tersebut ialah BKPPD, DPMPTSP, DINPORAPAR, DINKOP UKM, Bagian Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Kejobong.
Data kegiatan dan jadwal penyusunan laporan
Data yang harus dilengkapi mencakup nama kegiatan, waktu, anggaran, serta hasil pelaksanaan secara kuantitatif dan kualitatif. Setiap data juga perlu disertai dokumen pendukung, seperti foto.
Menurut Trigunawan, pidato pertanggungjawaban Bupati akan mulai disusun pada 2 Maret. Persetujuan laporan dijadwalkan pada 3 Maret, sedangkan penggandaan LKPJ dilakukan dalam satu minggu berikutnya. Ia mengatakan kekurangan data lampiran pada setiap OPD tidak terlalu banyak dan optimistis pertanggungjawaban LKPJ dapat dilakukan pada Maret 2018.
Baca berita lain di Purbalingga