Dewan Riset Daerah Rembang Dibentuk, Libatkan 22 Ahli

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membentuk Dewan Riset Daerah (DRD) yang beranggotakan 22 ahli. Dewan Riset Daerah tersebut bertugas memberikan rekomendasi terkait kreativitas dan inovasi masyarakat untuk dikembangkan pemerintah kabupaten.

Anggota Dewan Riset Daerah berasal dari akademisi

DRD Rembang dibentuk pada akhir Oktober melalui surat keputusan Bupati Rembang. Sebanyak 22 anggota yang ditetapkan merupakan ahli riset dengan latar belakang akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

Para akademisi itu berasal dari Universitas Diponegoro Semarang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Muhammadiyah Semarang. Anggota lainnya berasal dari perguruan tinggi di Rembang, yakni STIE YPPI Rembang, STAI Al Anwar, STAI Al Kamal, dan AKSI Rembang.

Kepala Bappeda Kabupaten Rembang Dwi Wahyuni mengatakan, Dewan Riset Daerah memiliki tugas membina para kreator dan inovator di wilayah setempat. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan lomba krenova di Pendapa Museum RA Kartini Rembang, Kamis (27/12/2018).

Riset diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah

Menurut Wahyuni, DRD akan mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat berbasis teknologi. Inovasi yang dikembangkan harus layak, bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat memajukan daerah.

“Maksud dan tujuan Dewan Riset Daerah (DRD) adalah meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pembangunan daerah Kabupaten Rembang,” kata Wahyuni.

Ia mengatakan kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah kabupaten dengan akademisi dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, DRD bertugas mendorong konsolidasi pengelolaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan hasil riset, serta pengelolaan sumber daya daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Bupati Rembang H. Abdul Hafidz mengatakan pemerintah perlu meningkatkan upaya riset karena kegiatan tersebut melibatkan ahli terampil dan membutuhkan anggaran besar. “Riset merupakan pintu masuk kemajuan. Tetapi pemerintah saat ini belum maksimal dalam melakukan riset. Selain membutuhkan anggaran banyak, kegiatan ini membutuhkan ahli yang punya keterampilan,” kata Bupati.

Pemerintah Kabupaten Rembang selanjutnya akan memberi perhatian lebih terhadap kreasi dan inovasi masyarakat dengan menggandeng para ahli riset. Meski berdomisili di luar Rembang, seluruh anggota Dewan Riset Daerah yang ditetapkan disebut merupakan warga asli Kabupaten Rembang. DRD akan bertugas pada periode 2018 sampai 2023 dan diketuai DR Laila Kholid Firdaus dari Universitas Diponegoro Semarang.

Baca berita lain di Rembang