Perubahan RPJMD Rembang Diusulkan Pemkab

Pemkab Rembang mengusulkan perubahan RPJMD 2016-2021 melalui forum konsultasi publik di ruang rapat paripurna gedung DPRD. Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat, perwakilan masyarakat, dan akademisi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Subakti mengatakan, perubahan RPJMD diperlukan karena sejumlah kebijakan belum termuat dalam dokumen yang ada. Sistem akuntabilitas daerah juga belum terakomodasi.

Alasan Perubahan RPJMD Rembang

Menurut Subakti, substansi RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD. Kondisi itu membuat prioritas pembangunan Kabupaten Rembang belum memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian sekitar 34 persen antara program RPJMD dan program organisasi perangkat daerah. Dari 92 indikator, sebanyak 25 persen sudah tercapai. RPJMD tersebut juga belum memuat indikator daya saing daerah.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dokumen RPJMD 2016-2021 belum secara eksplisit memuat strategi penanggulangan kemiskinan. Strategi itu meliputi pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, keberlangsungan usaha mikro, serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemkab Rembang menjadikan sejumlah kondisi tersebut sebagai dasar perubahan RPJMD. Langkah itu disebut sesuai amanat Pasal 342 Permendagri Nomor 84 tahun 2017, yang memperbolehkan perubahan RPJMD apabila proses perumusan tidak sesuai tahapan atau terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.

Melalui perubahan RPJMD, Pemkab berharap pembangunan daerah pada sisa masa berlakunya dokumen itu lebih terarah. Sasaran dan prioritas pembangunan ditargetkan dapat tercapai, sementara APBD digunakan secara efisien dan efektif untuk kemaslahatan masyarakat Rembang.

Baca berita lain di Rembang