Akses ARV untuk ODHA Diminta Dipermudah

Akses ARV bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Purbalingga diminta dipermudah agar konsumsi obat tidak terputus. Permintaan itu disampaikan Ketua Pelaksana Harian KPAD Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam rapat koordinasi anggota KPAD Semester I di Ruang Ardilawet Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Rabu (8/8).

Akses ARV diusulkan melalui puskesmas

Dyah yang juga menjabat Plt Bupati Purbalingga mengarahkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memperkuat penanggulangan HIV/AIDS. Salah satu yang menjadi perhatian ialah distribusi obat antiretroviral (ARV) bagi ODHA.

Menurut dia, ARV saat ini baru bisa diperoleh di RS Goeteng. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan ODHA yang tinggal jauh dari rumah sakit. Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan dan RS Goeteng mempertimbangkan distribusi ARV ke puskesmas.

Putus atau berhenti mengonsumsi ARV disebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi tubuh penderita HIV/AIDS. Berdasarkan data KPA Purbalingga, sejak 2010 hingga kini terdapat 319 kasus HIV/AIDS dan 87 ODHA meninggal. Dari peninjauan KPA, hanya 65 ODHA yang tercatat aktif mengonsumsi ARV.

Santunan dan pemberdayaan untuk ODHA

Selain kemudahan akses ARV, Dyah meminta jajaran organisasi perangkat daerah memberi perhatian kepada ODHA, terutama balita dan anak-anak, dalam penerimaan santunan. Saat ini tercatat 27 anak telah terinfeksi HIV.

Ia juga meminta pemberdayaan ekonomi bagi ODHA karena rata-rata memiliki kemampuan ekonomi rendah. Menurut Dyah, terdapat anak-anak dengan HIV yang hidup sebatang kara setelah orang tuanya meninggal karena HIV. Dukungan yang diminta mencakup pendidikan, nutrisi, santunan kesehatan, dan rumah tidak layak huni secara lintas sektoral.

KPAD juga dinilai membutuhkan tambahan tenaga dan mobil operasional untuk sosialisasi pencegahan HIV/AIDS. Dyah menyebut papan imbauan perlu ditempatkan di lokasi rawan, seperti Pasar Hewan Purbalingga dan tempat karaoke. Ia juga menyusun draf Peraturan Bupati sebagai aturan teknis setelah Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.

Dalam draf tersebut, screening calon pengantin akan diatur, termasuk pemeriksaan terhadap ibu hamil pada usia kehamilan muda, yakni satu hingga tiga bulan, untuk deteksi dini dan pencegahan penularan HIV/AIDS.

Baca berita lain di Purbalingga