Biaya PTSL Diminta Diperhatikan Panitia Desa Rembang

BPN Kabupaten Rembang melantik dan mengambil sumpah panitia Ajudikasi serta satuan tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di aula lantai 4 Kantor Bupati, Rabu (29/1). Dalam kegiatan itu, Bupati Rembang H. Abdul Hafidz meminta biaya PTSL yang ditanggung pemohon diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah.

Biaya PTSL perlu disampaikan kepada pemohon

Hafidz mengatakan PTSL merupakan program strategis yang memiliki dua manfaat, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dalam kepemilikan tanah. Sertifikat tanah juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menambah modal usaha.

Menurut Hafidz, sertifikat diberikan secara gratis oleh negara. Namun, pelaksanaannya tetap dapat membutuhkan biaya dari pemohon untuk menyelesaikan proses sertifikasi. Pembiayaan tersebut mengacu pada penetapan peraturan desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014.

Panitia desa diminta menjelaskan kewajiban

Hafidz menyebut surat edaran Gubernur Jawa Tengah mengatur pembentukan panitia desa serta penyampaian kewajiban yang ditanggung pemohon. Kebutuhan itu antara lain patok, materai, dan biaya membawa patok ke lokasi.

“Sesuai edaran dari pak Gubernur, ini desa disuruh untuk membentuk panitia desa dan menyampaikan kewajiban apa yang ditanggung oleh pemohon. Misalnya patok, kemudian materai, kemudian biaya manggul patok ke lokasi. Kalau misalkan di lereng gunung ini pasti beda biayanya, agak nambah, maka harganya nanti akan bervariasi. Saya minta ini diperhatikan jangan sampai nanti jadi permasalahan pada panjenengan,” kata Bupati.

Kepala BPN Kabupaten Rembang Darmanto menyebut pada 2020 Kabupaten Rembang mendapat target PTSL sebanyak 30 ribu bidang sertifikat PBT dan 30 ribu bidang sertifikat SHAT yang tersebar di 32 desa.

Baca berita lain di Rembang