Kader Kesehatan Diminta Responsif di Purbalingga

Kader kesehatan di setiap desa diminta lebih responsif berkoordinasi ketika menemukan masalah kesehatan masyarakat. Permintaan itu disampaikan Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam pembinaan kader untuk pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan penurunan angka kematian ibu (AKI) di Puskesmas Bojongsari, Selasa (2/4). Kegiatan tersebut diikuti 324 kader kesehatan se-Bojongsari.

Dyah meminta kader segera berkoordinasi dengan kepala puskesmas saat menemukan persoalan di lapangan. Jika belum mendapat jawaban, koordinasi dapat dilanjutkan dengan Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Hanung. Menurut dia, kader kesehatan merupakan bagian dari duta pemerintah karena membantu menyosialisasikan program.

Kader Kesehatan Diminta Perkuat Pencegahan DBD

Para kader juga diajak mengutamakan pencegahan dibandingkan pengobatan. Untuk mencegah DBD, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) diminta dilakukan rutin mulai dari lingkungan rumah sendiri. PSN lintas pemangku kepentingan juga dilakukan di tingkat puskesmas, dengan ketentuan setiap keluarga memiliki satu kader melalui pembentukan Kader Cantik atau Kader Pencegah Perkembangbiakan Jentik. PSN diperlukan seminggu sekali.

Kepala Puskesmas Bojongsari Sujarwo menyebut kasus DBD di wilayahnya cukup tinggi. Dalam tiga bulan pertama 2018 tercatat empat penderita, sedangkan pada periode yang sama 2019 jumlahnya menjadi 31 penderita. Kondisi itu diperkirakan berkaitan dengan curah hujan yang masih tinggi sehingga menimbulkan genangan di bak mandi, bak wudu, gentong, menara air, ban bekas, gelas bekas, tempurung, tempat minum burung, dan potongan bambu.

Data di Bojongsari mencatat House Index (HI) sebesar 4,4 persen, Container Index (CI) 90,6 persen, dan angka bebas jentik 97 persen. Puskesmas menyebut masih terdapat persoalan pada HI dan angka bebas jentik.

Penurunan AKI dan Target ODF di Bojongsari

Di wilayah Puskesmas Bojongsari, AKI turun dari dua kasus pada 2017 menjadi satu kasus pada 2018. Hingga Maret 2019 belum ada kasus. Upaya yang dilakukan mencakup pemeriksaan calon pengantin dan pemeriksaan kehamilan terpadu.

Puskesmas juga menjalankan program Jelita Amat, yakni layanan jemput dan layani ibu hamil serta balita. Program ini menyasar Bumisari, Pekalongan, Banjaran, dan Galuh yang lokasinya jauh dari puskesmas. Tim layanan terdiri atas dokter, bidan, perawat, dokter gigi, petugas promosi kesehatan, dan tenaga laboratorium. Selain itu, tersedia Kelas Ibu Hamil di setiap desa, Pertemuan Waliresti, pemeriksaan oleh dokter spesialis dua kali setahun, serta kemitraan dengan dukun bayi.

Untuk mewujudkan bebas buang air besar sembarangan atau ODF, kader kesehatan diminta bekerja sama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa didorong mengalokasikan Dana Desa untuk jambanisasi atau pemasangan jamban. Dari 13 desa di Kecamatan Bojongsari, baru dua desa yang berstatus ODF. Kendalanya adalah keterbatasan akses jamban, terutama bagi warga kurang mampu.

Setelah kegiatan Gebyar Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di 22 puskesmas se-Purbalingga selesai, setiap puskesmas diminta melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana pesan-pesan Germas telah dipraktikkan masyarakat.

Baca berita lain di Purbalingga