Penghargaan Pegawai BPN Diserahkan Bupati Rembang

Penghargaan pegawai BPN Rembang diserahkan Bupati Rembang H. Abdul Hafidz dalam upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) di halaman Kantor Pertanahan Rembang, Jumat (24/9). Dalam kegiatan tersebut, Hafidz bertindak sebagai pembina upacara, sementara peserta terdiri atas pegawai Kantor Pertanahan. Penyerahan penghargaan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hantaru 2021.

Sebanyak sembilan pegawai Kantor Pertanahan Rembang menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan itu diserahkan secara simbolis oleh bupati kepada tujuh pegawai yang telah mengabdi selama 30 tahun, yakni Budi Harsono, Susilo Dwi Prasetyo, Sukur, Sriyono, Ahmad Khariri, Sugeng Wibowo, dan Marsini.

Penghargaan pegawai BPN untuk masa pengabdian

Dua pegawai lainnya, Ribut Subagio dan Listiana Widya Wanti, menerima penghargaan atas masa pengabdian selama 10 tahun. Salah satu penerima penghargaan pegawai BPN, Sukur, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penghargaan yang diberikan.

“Yang pertama saya berterima kasih sekali, apa yang kami lakukan selama 30 tahun, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak, tetapi dihargai oleh pemerintah. Oleh negara. Semoga dari sisa waktu masa kerja kami semoga itu bisa memberikan semangat bagi Kami untuk lebih semangat lagi,” kata Sukur.

Sukur mengatakan selama 30 tahun menjadi abdi negara, ia telah bertugas di sejumlah wilayah Indonesia, mulai Sulawesi Utara hingga Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Blora dan Kabupaten Pekalongan. Ia menjalankan tugas dengan posisi jabatan yang berbeda-beda. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari masa pengabdiannya sebagai pegawai Kantor Pertanahan.

Pelayanan tata ruang dan pertanahan

Dalam upacara itu, Bupati Hafidz membacakan sambutan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil. Peringatan Hantaru 2021 mengusung tema “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Bupati juga menyampaikan tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional.

Menurut Hafidz, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memberi kemudahan berusaha bagi UMKM, dan mendorong investasi. Tata ruang disebut menjadi bagian penting dalam proses perizinan kegiatan usaha.

Ia menyebut tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam kegiatan berusaha, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan detail tata ruang. Pemerintah daerah didorong mempercepat penerbitan persyaratan tersebut.

Kementerian ATR/BPN juga telah meluncurkan sejumlah inovasi melalui Geographyc Information System Tata Ruang (Gistaru), seperti RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru. Sistem Pendaftaran Online melalui aplikasi Loketku dan aplikasi Permohonan Informasi Online juga akan diluncurkan untuk membantu masyarakat memeriksa kelengkapan berkas sebelum datang ke Kantor Pertanahan.

Baca berita lain di Rembang