Pengendalian TKA Batang, Disnaker Catat 2.646 Orang

Pengendalian TKA di Kabupaten Batang diperkuat Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dalam kegiatan penguatan kapasitas di Hotel Sendangsari, Rabu (7/4/2026). Disnaker mencatat sebanyak 2.646 tenaga kerja asing bekerja dengan lokasi penempatan di wilayah tersebut hingga 2 April 2026.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Batang Suprapto mengatakan keberadaan TKA merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari globalisasi dan keterbukaan ekonomi. Menurut dia, kehadiran TKA berkaitan dengan meningkatnya investasi dan kerja sama internasional.

Pengendalian TKA dan kesempatan kerja lokal

“Tenaga kerja asing merupakan unsur yang selalu aktual, dinamis, dan strategis. Kehadirannya menjadi konsekuensi dari meningkatnya investasi dan kerja sama internasional. Namun, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi tenaga kerja Indonesia,” kata Suprapto.

Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan kesempatan kerja yang adil bagi tenaga kerja lokal sekaligus menjaga kepentingan nasional. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 184.481 orang.

Suprapto menyebut penggunaan TKA juga berdampak pada penerimaan daerah melalui retribusi. Pada 2025, realisasi retribusi penggunaan TKA di Kabupaten Batang mencapai Rp2,1 miliar. Hingga Maret 2026, penerimaan tersebut telah mencapai Rp1,42 miliar.

Investasi mendorong kebutuhan keahlian tertentu

Ia mengatakan besarnya investasi asing turut mendorong kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan realisasi investasi nasional mencapai Rp1.931,2 triliun, dengan lebih dari separuhnya berasal dari investasi asing.

Di Batang, keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang atau Grand Batang City yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2024 disebut menjadi salah satu faktor pendorong masuknya investasi.

Dalam regulasi tersebut, kawasan KEK memperoleh kemudahan terkait penggunaan TKA. Jangka waktu penggunaan TKA dapat diberikan hingga lima tahun dan diperpanjang. Untuk jabatan direksi atau komisaris, izin diberikan sekali dan berlaku selama yang bersangkutan menjabat.

Meski layanan pengajuan TKA secara daring tersedia untuk mempercepat pelayanan, Suprapto menegaskan penggunaannya tetap harus dikendalikan secara ketat. Pengendalian TKA diarahkan agar keberadaan tenaga kerja asing memberi manfaat, terutama melalui transfer keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.

Baca berita lain di Batang