Fakta Kunci
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang berencana memasang jaringan listrik premium untuk menjaga pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan saat terjadi pemadaman listrik. Rencana itu disiapkan karena pemadaman untuk pemeliharaan jaringan dapat mengganggu pelayanan publik.
Jaringan listrik premium untuk menjaga pelayanan
Kepala Dindukcapil Kabupaten Rembang Suparmin mengatakan jaringan premium diperlukan karena pemadaman listrik cukup sering terjadi, baik akibat pemeliharaan maupun penyebab lainnya. Menurut dia, pemadaman dapat membuat pelayanan administrasi kependudukan tertunda.
“Dengan penambahan jaringan premium, ketika ada listrik padam maka listrik kita masih tetap nyala. Jadi pelayanan administrasi kependudukan tidak terganggu karena pemeliharan jaringan dan lain sebagainya,” kata Suparmin.
Ia menjelaskan, pemadaman akibat pemeliharaan jaringan oleh PLN biasanya berlangsung cukup lama, mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB. Kondisi tersebut dapat membuat pelayanan yang seharusnya selesai pada hari itu bergeser ke hari berikutnya dan menambah beban pelayanan.
Biaya jaringan premium masuk APBD perubahan
Suparmin menyebut Dindukcapil tidak cukup memiliki tempat untuk genset. Selain itu, sumber daya manusia yang tersedia terbatas dan biaya pemeliharaan genset cukup mahal. Dengan jaringan listrik premium, Dindukcapil hanya perlu membayar biaya pemasangan dan tagihan bulanan.
Biaya berlangganan jaringan listrik premium akan dianggarkan dalam APBD perubahan 2022. Setelah APBD perubahan ditetapkan, pemasangan jaringan listrik premium akan segera ditindaklanjuti.
Manajer PT PLN Persero ULP Rembang Asrori menjelaskan, pelanggan reguler mendapat pasokan dari satu sumber, sedangkan layanan premium menggunakan dua sumber. Jika sumber utama padam, pasokan akan dialihkan ke sumber lainnya. Pemadaman masih mungkin terjadi apabila kedua sumber mengalami gangguan karena force majeure, seperti bencana.
Tarif listrik reguler tercatat Rp1.699,53 per kWh, sedangkan tarif premium silver Rp1.754,53 per kWh. Dindukcapil menggunakan rata-rata 1.600 kWh per bulan. Dengan tarif reguler, pembayaran sekitar Rp2.719.248, sedangkan setelah beralih ke layanan premium diperkirakan menjadi sekitar Rp2.870.248 atau naik sekitar 3 persen.
Baca berita lain di Rembang