Pembangunan Purbalingga 2022 Didorong Responsif Gender

Pembangunan Purbalingga pada 2022 diarahkan agar responsif gender, layak anak, dan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Dorongan itu disampaikan perwakilan Forum Lintas Perempuan, Forum Anak, dan perwakilan kaum disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 di Graha Adiguna, Senin (29/03).

Pembangunan Purbalingga Ditargetkan Inklusif

Menjawab masukan peserta, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan daerahnya menjadi nominator penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan secara virtual, masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi.

“Memang ada beberapa hal yang dievaluasi oleh Kementerian P3A. Menurut kementerian, Purbalingga sudah mencukupi beberapa indikator yang disyaratkan. Saya akan komitmen dan mendorong agar pembangunan yang dilakukan responsif gender,” jelas Dyah.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga berupaya memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak. Upaya itu dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang ramah anak. Pembangunan alun-alun Purbalingga disebut telah mengacu pada aturan ramah anak dengan menyediakan tempat bermain atau play ground.

Musrenbang Bahas Prioritas RKPD 2022

Fasilitas bermain anak juga disediakan di rumah sakit, puskesmas, dan kantor pelayanan. Ruang khusus tersebut antara lain tersedia di Dindukcapil dan DPMPTSP. “Di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas serta kantor pelayanan, disediakan pula corner-corner tempat bermain anak,” paparnya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan dua penghargaan pada 2022, yaitu Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Responsif Gender. Target itu menjadi bagian dari arah pembangunan Purbalingga yang dibahas melalui Musrenbangkab.

Kepala Bapelitbangda Siswanto mengatakan Musrenbang tingkat kabupaten merupakan amanat undang-undang. Kegiatan tersebut bertujuan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sekaligus menghimpun masukan untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

“Yang di-musrenbang-kan saat ini adalah rancangan RKPD yang masih sangat memungkinkan untuk mendapatkan masukan, perbaikan dan saran. Utamanya terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022,” katanya.

Musrenbangkab dilaksanakan melalui metode daring dan luring. Peserta daring terdiri atas bupati, wakil bupati, wakil ketua DPRD, dan sejumlah kepala badan. Forum perempuan, forum anak, dan forum difabel juga mendapat undangan khusus agar kebutuhan kelompok yang kerap terlewat dalam perencanaan pembangunan dapat disampaikan.

Baca berita lain di Purbalingga