Penataan Pejabat Purbalingga Bisa Dipercepat

Penataan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat dilakukan lebih cepat untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan kepada ASN yang kembali masuk kerja setelah libur Lebaran, Senin (17/6), di Pendopo Dipokusumo.

Ia mengatakan, aturan menyebut bupati dan wakil bupati terlantik dapat melakukan penataan pejabat enam bulan setelah pelantikan. Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak apabila terdapat kebutuhan untuk mempercepat pengisian jabatan. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan izin bagi kepala daerah yang hendak melakukan penataan lebih awal.

Penataan pejabat untuk mengisi jabatan kosong

Sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Purbalingga saat ini masih kosong. Jabatan tersebut antara lain Kepala DPUPR, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinkominfo, Kepala DKPP, dan Direktur RSUD Goeteng Taroendibrata. Pada akhir tahun 2021, diperkirakan ada delapan kekosongan jabatan, belum termasuk kemungkinan Kepala Kesbangpol dan BPBD naik menjadi Eselon II.

Bupati menilai kekosongan itu perlu segera diisi karena dapat menghambat jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Ia meminta penataan berjalan agar pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan secara lebih maksimal.

OPD diminta mempercepat kegiatan fisik

Dalam pengarahan tersebut, Bupati juga meminta pimpinan OPD mempercepat dimulainya kegiatan fisik atau konstruksi. Pemerintah daerah telah memasuki hampir pertengahan tahun anggaran, tetapi geliat pembangunan selama lima bulan dinilai belum terlalu terasa.

Ia meminta Plh Sekda menjadwalkan rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan bersama para pimpinan OPD. Rapat itu akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengukur kinerja pimpinan OPD di Kabupaten Purbalingga.

Bupati menekankan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan tidak boleh menghambat kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebut Badan Pemeriksa Keuangan akan menetapkan predikat Purbalingga pada 20 Mei, antara WTP atau WDP, dan berharap daerah itu dapat mempertahankan WTP untuk kelima kalinya.

Baca berita lain di Purbalingga